Breaking News:

Jhoni Allen Sebut SBY Kudeta Partai Demokrat Era Anas, Ini Cerita Lain Gede Pasek dan Marzuki Alie

Jhoni Allen menyebutkan kudeta Partai Demokrat dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada era Anas Urbaningrum.

Penulis: Ferdinand Waskita Suryacahya | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Anas Urbaningrum (kanan) . Jhoni Allen menyebutkan kudeta Partai Demokrat dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada era Anas Urbaningrum. 

Namun, Pasek menyatakan, saat itu ada perdebatan seru terkait keinginannya dan AU menjadikan SBY sebagai ketua umum PD.

Ruhut Sitompul menentang ide Pasek dan Anas ketika itu. Hal ini lantaran Ruhut menjagokan Pramono Edhie Wibowo, adik ipar SBY untuk menjadi ketua umum PD.

Ruhut menilai Pramono merupakan figur yang diinginkan Cikeas karena Pramono merupakan adik kandung Ani Yudhoyono.

Baca juga: Tersangka Pembacokan yang Tewaskan Pemuda Duren Sawit Kemungkinan Bertambah

Di tengah konflik itu, Pasek rupanya mendapatkan telepon untuk menghadap SBY yang saat itu masih menjabat Presiden RI 2019-2014.

SBY dan Pasek lantas bertemu sekitar 3-4 hari sebelum KLB di Bali tahun 2013 dilaksanakan.

Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Anas Urbaningrum (kanan) . Jhoni Allen menyebutkan kudeta Partai Demokrat dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada era Anas Urbaningrum.
Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Anas Urbaningrum (kanan) . Jhoni Allen menyebutkan kudeta Partai Demokrat dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada era Anas Urbaningrum. (TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA)

Pasek dalam pertemuan itu mengungkapkan seluruh gagasannya setelah ditanya SBY.

Hingga kemudian, SBY bersedia menjadi ketua umum dan meminta Anas Urbaningrum mengondisikan para pendukungnya.

Dikatakan Pasek, SBY juga meminta pendukung Anas mengerem Marzuki Alie di bursa calon ketum.

Atas hal ini, Pasek mendatangi rumah Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jakarta Timur untuk membicarakan skenario untuk memuluskan langkah SBY.

"Bahwa hasilnya @SBYudhoyono bersedia jadi ketum dan ini langkah taktis selamatkan teman2 untuk maju Pileg tidak terganggu. AU tersenyum penuh makna tetapi langsung mulai menelepon daerah," jelas Gede Pasek.

Kendati demikian, Gede Pasek menyatakan jika ia tak mengikuti KLB Partai Demokrat di Bali.

Ia lantas meminta izin langsung pada SBY via BlackBerry Messenger (BBM).

"Sebab banyak DPD dan DPC mau ketemu AU (Anas, red) di Bali. Beliau (SBY, red) pun setuju dan saya ajak AU ke pasar seni Giwang Sukawati, Kintamani sampai makan malam di Jimbaran," papar Pasek.

Baca juga: Bolehkah Paspampres Menendang Pengendara Moge yang Menerobos Ring 1? Wisnu: Seharusnya Ditembak

SBY lantas resmi menjadi ketua secara aklamasi, Pasek pun mendapatkan ucapan terima kasih dari SBY.

Bahkan, ayah Ibas Yudhoyono ini memberikan ucapan terima kasihnya pada Pasek dan Anas Urbaningrum.

SBY juga meminta nama-nama politikus PD dari kubu Anas.

"Saat itu rombongan sedang istirahat di rumah saya. Lalu saya bacakan BBM Beliau. AU (Anas, red) lalu titip pesan minta waktu besok untuk setor nama," beber Pasek.

Anas Urbaningrum lantas menepati janji dengan menyetor nama-nama tersebut.

Kata Pasek, SBY rupanya tak memakai nama-nama yang diusulkan Anas dalam kepengurusan PD hasil KLB. "Hilang semua," imbuh Gede Pasek.

Pasek menyatakan, cuma sosok Saan Mustopa yang tetap menjadi wakil sekjen PD.

"Nama saya hanyut. Di situ Saya baru paham ternyata gentlement agreement sulit bisa dilakukan walaupun dengan figur yang begitu hebat jika memang sudah tidak ada komitmen," jelas Pasek.

Untuk itu, Gede Pasek menuturkan adanya cengkeraman keluarga SBY di PD sangat kuat.

Ketika SBY menjadi ketua umum PD, putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas pun menjadi sekretaris jenderalnya.

Baca juga: H-1 Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Tangsel, Pedagang Pasar Cimanggis Belum Tahu Bakal Divaksin

Adapun teman-teman dekat Anas akhirnya hilang dari struktur DPP PD.

"Ternyata yang diperjuangkan jauh penampilan dengan isi dalamnya," ujar Pasek.

Mantan Ketua DPR dan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie. Sejumlah nama diduga ingin melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Mantan Ketua DPR dan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie. Sejumlah nama diduga ingin melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Tribunnews.com/Herudin)

Meski demikian, Gede Pasek menyatakan, ia hanya menceritakan kejadian seputar di KLB Partai Demokrat Bali tahun 2013 lalu.

Tak ada urusannya dengan KLB yang akan digelar pada tahun 2021.

"Saya hanya bicara sekelumit sejarah masa lalu, bicara fakta soal KLB 2013 lalu. Soal janji janji yg diingkari sudah saya kubur lama, tp sebagai sebuah pelajaran politik semoga ini bermanfaat. Saya hanya bicara KLB masa itu bukan dan tidak ada urusan dengan KLB masa kini," tegas Gede Pasek.

Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan pernah dilobi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak menjadi calon Ketua Umum saat KLB Demokrat di Bali tahun 2013.

Marzuki Alie pun mengakui salah satu politikus yang melobi dirinya yakni Jhoni Allen Marbun. Marzuki lalu menemui SBY bersama Jero Wacik yang menjadi saksi dalam pertemuan tersebut.

Ia tak keberatan dengan lobi yang dilakukan SBY itu karena melalui proses komunikasi.

Demokrat Bantah SBY Lakukan Kudeta

Partai Demokrat membantah keras pernyataan mantan kadernya Jhoni Allen Marbun yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengkudeta kepemimpinan Anas Urbaningrum pada 2013.

Justru sebaliknya, Demokrat melindungi hak Anas Urbaningrum kala itu.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

"Sejarah Partai Demokrat justru melindungi Anas. Permintaan DPD dan DPC agar Anas di-KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu, meskipun elektabilitas Partai Demokrat terus turun karena kasus Anas," kata Herzaky.

Sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat berusaha menyelamatkan hak Anas sebagai ketua umum.

Namun akhirnya, status tersangka dari Anas yang membuatnya sulit diselamatkan.

"Sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka. Itu ada dalam AD/ART," ucap Herzaky.

Herzaky kembali menegaskan bahwa adanya dorongan untuk Kongres Luar Biasa (KLB) bukan merupakan hal yang legal.

Sebab, KLB harus mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat harus.

Ditambah, KLB memerlukan dorongan dari 2/3 dari 34 DPD dan setengah dari 514 DPC.

"Kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB Bodong ini namanya," ucapnya.

Lebih lanjut, Herzaky meminta Jhoni Allen untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak benar tentang Partai Demokrat.

"Jadi, untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya waktu yang ada dipakai buat membantu rakyat yang sedang kesulitan akibat pandemi dan bencana. Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita," pungkasnya.

SBY Turun Gunung

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Surat itu dikirim akibat ada dugaan pelibatan pejabat tinggi pemerintahan yang dekat dengannya mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

"Meskipun Partai Demokrat memiliki keyakinan, setidaknya harapan, bahwa isu keterlibatan pemimpin dan pejabat pemerintahan itu tidak terjadi, dan hal itu boleh jadi hanya merupakan fitnah atau pembusukan politik, secara moral Partai Demokrat memang perlu mengirimkan surat tersebut," ujar SBY, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021).

Dalam video itu, SBY juga menyinggung nama Kepala Staf Presiden Moeldoko. Moeldoko adalah pejabat yang diduga terlibat dalam isu kudeta partai berlambang mercy itu.

SBY meyakini apa yang dilakukan Moeldoko terkait kudeta itu dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi.

"Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi miliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," jelasnya.

"Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," imbuhnya.

Tak hanya itu, SBY juga meyakini nama Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo hingga Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dicatut namanya dalam hal ini.

"Saya juga punya keyakinan bahwa nama Menkopolhukam Prof Mahfud, dan Menkumham Yasonna Laoly juga dicatut namanya. Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabin Jenderal Budi Gunawan, yang juga disebut-sebut namanya," kata SBY.

"Partai Demokrat tetap percaya, bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu, dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat," pungkasnya.

Baca juga: Diperintah Ayah, AD Ajak Dua Temannya yang Masih Remaja Jualan 10 Paket Sabu-sabu di Jakarta

Baca juga: Larangan Mobil di Atas 10 Tahun Beroperasi, PDIP: Anies Suruh Masyarakat Beli Mobil Baru? 

Baca juga: Simak Cara Lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 via Online, Terakhir 31 Maret 2021

Respon Moeldoko

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko heran polemik ditubuh partai Demokrat termasuk isu kudeta yang menyeret namanya belum juga rampung.

Hal itu dikatakan Moeldoko merespon pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut kudeta partai Demokrat menyeret nama Moeldoko tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang belum selesai di Demokrat? Saya pikir sudah selesai. Kan saya enggak ngikutin ya," kata Moeldoko di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Moeldoko mengatakan selama ini ia tidak mengikuti perkembangan partai Demokrat.

Selain mengurus pekerjaan di KSP, ia harus mempersiapkan rencana pernikahan putrinya.

"Sehingga dalam 3 minggu terakhir ini saya sibuk mengurusi itu ya. 3-4 minggu terakhir ini. Sehingga saya ga ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai," katanya.

Moeldoko memperingatkan pihak-pihak yang menudingnya merencanakan kudeta partai Demokrat, agar tidak terus menekannya.

"Jadi janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya ya," katanya.

Menurut Moeldoko apabila terus ditekan ia bisa mengambil sejumlah tindakan untuk meresponnya.

Karena ia sama sekali tidak tahu menahu isu kudeta tersebut.

"Jadi saya berharap jangan menekan saya seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu situasi itu, saya pesan seperti itu saja karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini. Itu saja makasih," pungkasnya.(TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

Sebagain artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul SBY Tak Pernah Mengkudeta Anas Urbaningrum di Partai Demokrat,

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved