Joni Allen Tuduh SBY Kudeta Anas Urbaningrum, Andi Arief Beberkan Bukti Telak: Sejarah itu Penting

TRIBUNJAKARTA.COM - Politikus Partai Demokrat Andi Arief buka suara mengenai tudingan Joni Allen yang menuduh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kudeta Anas Urbaningrum dari ketua umum.

Konflik ini berawal adanya rumor beberapa kader yang disebut melakukan kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum dan desakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Desakan itu membuat sejumlah kader dipecat yang berujung pada serangan, termasuk terhadap sepak terjang SBY yang dinilai tidak pernah membesarkan partai pemenang pemilu 2009 itu.

TONTON JUGA:

Tak sampai disitu, konflik internal Partai Demokrat kini kian memanas.

Baca juga: Persiapan Nikahi Aurel Sudah 70 Persen, Atta Halilintar Tunda Akad Jika Ini Terjadi: Gak Gampang

Sosok SBY lantas dituding sebagai ‘dalang’ di balik kudeta terhadap Partai Demokrat di masa kepemimpinan Anas Urbaningrum.

"Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air. Siapakah orang yang pernah mengkudeta Partai Demokrat? Mari kita buka fakta sejarah."

FOLLOW JUGA:

"Pada saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat secara demokratis pada kongres kedua di Bandung tahun 2010, dalam perjalanannya Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum namun belum status tersangka," kata Jhoni Allen dalam video yang beredar.

Jhoni Allen lantas menuturkan tudingannya terhadap SBY.

Baca juga: Beda Gaya Gibran & Jokowi Jadi Wali Kota Solo, Suami Selvi Punya 3 Kelebihan, Bakal Sesukses Ayah?

"SBY selaku ketua dewan pembina Partai Demokrat dan juga presiden Republik Indonesia mengambil kekuasaan ketua umum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium di mana ketuanya SBY, wakil ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi dalam menjalankan roda Partai Demokrat sebagai ketua umum. Inilah kudeta yang pernah terjadi di Partai Demokrat," papar Jhoni Allen.

Selain Jhoni, Marzuki Alie juga melakukan serangan yang sama.

Adanya serangan Marzuki Alie dan Jhoni Allen ini membuat Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief bereaksi.

Melalui laman resmi Twitternya pada Selasa (2/3), Andi menyebut, keduanya berbicara tak sesuai fakta sejarah.

“Sering diputar balik. Belajar dari itu semua, betapa pentingnya mendokumentasikan aktifitas sebagai data baik tertulis dan visual,” ucap Andi Arief melalui akun Twitter @Andiarief_ .

Bahkan, Andi Arief mengunggah dialog yang menjelaskan asal usul nama, logo dan pendirian Partai Demokrat.

Baca juga: TERKUAK Jokowi Tak Pernah Ambil Gaji saat Jabat Wali Kota Solo, Akankah Gibran Ikuti Jejak Ayahnya?

Dalam video itu dikatakan sosok SBY sebagai orang yang mengusulkan nama dan logo Partai Demokrat.

Partai Demokrat disebut didirikan sebagai kendaraan bagi SBY dalam pencalonan Presiden 2004 setelah kalah dari Hamzah Haz untuk menjadi wakil presiden mendampingi Megawati Seokarno Putri.

“Mohon maaf jika Pak @marzukialie_MA dan Joni Allen misalnya bicara di luar fakta, sangat mudah untuk membongkarnya. Sejarah itu penting,” jelas Andi Arief.

Demokrat Membantah

Partai Demokrat membantah keras pernyataan mantan kadernya Jhoni Allen Marbun yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengkudeta kepemimpinan Anas Urbaningrum pada 2013.

Justru sebaliknya, Demokrat melindungi hak Anas Urbaningrum kala itu.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

"Sejarah Partai Demokrat justru melindungi Anas. Permintaan DPD dan DPC agar Anas di-KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu, meskipun elektabilitas Partai Demokrat terus turun karena kasus Anas," kata Herzaky.

Sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat berusaha menyelamatkan hak Anas sebagai ketua umum.

Namun akhirnya, status tersangka dari Anas yang membuatnya sulit diselamatkan.

Baca juga: Jadwal One Piece Chapter 1006 di Manga Plus: Raid Suit Sanji Selamatkan Para Akazaya

"Sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka. Itu ada dalam AD/ART," ucap Herzaky.

Herzaky kembali menegaskan bahwa adanya dorongan untuk Kongres Luar Biasa (KLB) bukan merupakan hal yang legal.

Sebab, KLB harus mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat harus.

Ditambah, KLB memerlukan dorongan dari 2/3 dari 34 DPD dan setengah dari 514 DPC.

"Kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB Bodong ini namanya," ucapnya.

Baca juga: Terungkap Kebiasaan Nissa Sabyan di Sela Syuting, Kerap Curhat Tentang Ayus pada Ustaz Zacky Mirza?

Lebih lanjut, Herzaky meminta Jhoni Allen untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak benar tentang Partai Demokrat.

"Jadi, untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya waktu yang ada dipakai buat membantu rakyat yang sedang kesulitan akibat pandemi dan bencana. Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita," pungkasnya.