Breaking News:

Ketua Polhukam PBB Soal Wacana Investasi Miras: Harus Jelas Penegakan Hukumnya

Kebijakan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dimana pemerintah membuka pintu investasi minuman beralkohol di 4 provinsi

Editor: Elga H Putra
Tribun Batam/Istimewa
Ilustrasi Miras. Kebijakan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dimana pemerintah membuka pintu investasi minuman beralkohol di 4 provinsi di Indonesia menuai komentar beragam. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kebijakan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dimana pemerintah membuka pintu investasi minuman beralkohol di 4 provinsi di Indonesia menuai komentar beragam.

Ada yang pro dan ada pula yang kontra terhadap wacana tersebut.

Seperti diutarakan Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Advokasi, (Polhukam) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Firmansyah.

Menurut dia, dalam Perpres tersebut, sudah jelas pemerintah pusat membuka izin investasi miras untuk daerah tertentu saja.

Pemerintah, sambungnya, sama sekali tidak membolehkan membuka investasi miras di provinsi yang mayoritas muslim.

“Sudah jelas dibuka untuk daerah yang notabene ada kearifan lokal,” kata Firmansyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3/2021).

Namun, kata dia, pemerintah daerah yang ditunjuk juga harus menata secara baik regulasi mulai dari pengadaan industrinya sampai ke pendistribusiannya atau penjualannya.

"Misal peredarannya di tempat-tempat khusus yang tidak terjangkau oleh anak-anak. Lalu kegiatan konsumsi miras jangan sampai mengganggu ketertiban umum," kata dia.

Menurut dia, jika ketetapan yang sudah dibuat pemerintah dilanggar, maka harus diberikan sanksi tegas untuk efek jera.

"Menurut saya ada sanksi-sanksi yang tegas, Perpresnya kan sudah ada. Tapi harus diberikan satu pemahaman bahwa selain pengawasan adalah mengenai penegakan hukum,” kata dia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved