Breaking News:

Hinca Pandjaitan Minta Polisi Bubarkan KLB Demokrat Tak Berizin

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan meminta pihak kepolisian membubarkan KLB Demokrat ilegal.

TRIBUNNEWS
Hinca Pandjaitan. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan meminta pihak Kepolisian membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat ilegal yang tidak ada izinnya. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan meminta pihak Kepolisian membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat ilegal yang tidak ada izinnya.

Hinca mengaku sudah mengecek langsung terkait KLB kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Ia mendapatkan informasi bahwa penyelanggaran KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin.

"Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).

Hinca memastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sdh melibatkan pihak eksternal. Jadi memang harus dibubarkan," katanya.

"Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," tambah Hinca.

Hinca pun menyinggung pandemi Covid-19 yang harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Maca, kata Hinca penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

"Pak SBY, mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham. Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," jelas Hinca.

Halaman
1234
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved