Antisipasi Virus Corona di DKI

Kritik DPRD karena Ngotot Minta Jatah Vaksin Buat Keluarga, Epidemiolog: Ini Kesalahan

Epidemiolog mengkritik sikap anggota DPRD DKI Jakarta yang ngotot minta jatah vaksinasi Covid-19 bagi keluarganya.

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
ILUSTRASI. Gedung DPRD DKI Jakarta. Epidemiolog Tri Yunis Miko mengkritik sikap anggota DPRD DKI Jakarta yang ngotot minta jatah vaksinasi Covid-19 bagi keluarganya. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Epidemiolog Tri Yunis Miko mengkritik sikap anggota DPRD DKI Jakarta yang ngotot minta jatah vaksinasi Covid-19 bagi keluarganya.

Menurutnya, sikap para legislator Kebon Sirih ini sangat berlebihan dan membandingkan dengan para tenaga medis yang tidak meminta vaksinasi bagi keluarga mereka.

"Di keluarga saya yang disuntik itu anak saya dokter, kedua saya juga dokter. Istri saya belum disuntik, karena dia belum dokter," ucapnya, Jumat (5/3/2021).

"Saya enggak minta untuk istri dan anak saya (yang bukan dokter) disuntik vaksin," tambahnya menjelaskan.

Epidemiolog Universitas Indonesia ini pun menyebut para anggota DPRD itu salah kaprah soal vaksinasi.

Baca juga: Uji Coba Timnas U-23 Vs Persikabo Pukul 19.30 WIB: Cek Link Streaming Indosiar, Bisa Nonton di HP

Sebab, bila seseorang disuntik vaksin, bukan berarti seluruh keluarganya juga harus disuntik.

"Ini lah kesalahan orang Indonesia, pada saat dirinya sudah disuntik, maka keluarganya harus disuntik juga. Itu yang salah," ujarnya saat dihubungi.

Permintaan vaksinasi bagi keluarga legislator Kebon Sirih sampai saat ini masih tak digubris oleh Pemprov DKI.

Baca juga: Pedagang dan Pembeli di Pasar Kramat Jati Keluhkan Mahalnya Harga Daging Sapi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya tak akan menuruti permintaan DPRD yang memohon vaksinasi Covid-19 bagi keluarga mereka.

Pasalnya, ketersediaan vaksin Covid-19 saat ini masih sangat terbatas dan anggota keluarga para anggota dewan bukan bagian dari prioritas.

"Semuanya mengajukan boleh, namun demikian, vaksin ini terbatas. Tentu kita harus memprioritaskan orang-orang yang rentan," ucapnya, Jumat (5/3/2021).

Pada tahap kedua program vaksinasi ini, prioritas utama ditujukan untuk pedagang pasar, guru, lansia, TNI/Polri, hingga petugas layanan publik.

Terlebih sampai saat ini, masih banyak warga Jakarta yang masuk kelompok prioritas tersebut, namun belum mendapatkan vaksin.

Baca juga: Pantau KLB Demokrat yang Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Ganti AHY, Ferdinand Hutahaean Tulis Begini

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved