Breaking News:

Dualisme Demokrat Antara AHY dan Moeldoko, Apakah Jokowi Harus Turun Tangan?

Partai Demokrat terjadi dualisme kepemimpinan antara kubu AHY dan Moeldoko. Lantas apakah Presiden Joko Widodo harus turun tangan?

Tribunnews/Jeprima
Presiden Ir Joko Widodo (Jokowi) saat menyalami Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono seusai memukul gong sebagai tanda dibukanya acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 dengan mengusung tema Demokrat Siap di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Sabtu (10/3/2018). Jhoni Allen berbicara rekayasa Kongres Demokrat yang dilakukan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Demokrat terjadi dualisme kepemimpinan antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang menunjuk Moeldoko. Lantas apakah Presiden Joko Widodo harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini.

Diketahui, drama konflik Partai Demokrat pada Jumat (5/3/2021) kemarin telah memunculkan dualisme kepengurusan.

Hal itu setelah Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Moeldoko unggul pemilihan dibanding Marzuki Alie.

Sementara itu, Marzuki Alie disahkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Namun di satu sisi, Partai Demokrat kubu AHY tak terima dengan adanya KLB tersebut.

Baca juga: Loyalis Bantah Ada Dinasti SBY ke AHY, Pengamat Sebut AD ART Demokrat Dibuat untuk Keluarga Cikeas

AHY menegaskan bahwa KLB itu adalah abal-abal dan tak sah.

Selain itu, AHY juga meminta Jokowi dan pemerintah tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang sedang terjadi di kubu Partai Demokrat.

"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY saat konfrensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Lantas bagaimana seharusnya presiden Jokowi bersikap dalam menengahi konflik Partai Demokrat ini?

Baca juga: Loyalis SBY Sindir Elektabilitas Moeldoko, Andi Mallarangeng: Kalah Jauh Dibanding AHY

Baca juga: KRITIK Keras Yunarto Wijaya pada Moeldoko, Jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB dan Jabat KSP

Baca juga: Kata Annisa Pohan Istri AHY saat Moeldoko Jadi Ketum Demokrat versi KLB: Keadilan Sudah Lama Pergi

Halaman
123
Editor: Elga H Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved