Breaking News:

Dinas Pendidikan Depok Larang Penahanan Ijazah, Afifah Alia Ungkap Fakta Sebenarnya

Buntut dari adanya kasus penahanan ijazah bagi siswa, Dinas Pendidikan Kota Depok pun mengeluarkan surat edaran (SE) larangan menahan ijazah.

ISTIMEWA/Situs Web afifahalia.id
Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kota Depok, Afifah Alia 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Buntut dari adanya kasus penahanan ijazah bagi siswa, Dinas Pendidikan Kota Depok pun mengeluarkan surat edaran (SE) larangan menahan ijazah di seluruh sekolah.

Kasus penahanan ijazah ini pun ditemukan oleh Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kota Depok, Afifah Alia.

Ia menyebut, saat itu kasus pertama ia temukan terjadi di sebuah SMP Negeri Kota Depok.

Baca juga: Disdik Depok Keluarkan Surat Larangan Penahanan Ijazah Bagi Seluruh Sekolah

Namun yang disesali, maksud hatinya untuk mengekspos temuan tersebut malah dianggap sebagai pembohongan publik.

“Akhirnya saya somasi Kadisdik dan setelah itu saya dipanggil. Maka bertemulah kami dan saya sampaikan fakta yang ada banyak sekolah yang menahan ijazah,” ujar Afifah kala dikonfirmasi wartawan, Senin (8/3/2021).

Afifah menuturkan, saat itu usaha yang ia lakukan semata-mata agar Dinas Pendidikan Kota Depok dapat membenahi sistemnya, serta menyampaikan permohonan maaf pada warga Depok.

“Alhamdulillah, akhirnya ada edaran dari Kadisdik soal larangan menahan ijazah. Saya senang, bahkan SMP Negeri diwajibkan diantar ke rumah masing-masing,” imbuhnya.

Bicara temuan, Afifah mengaku dalam sehari ia menemukan 34 kasus penahanan ijazah di SMA swasta, empat kasus di tingkat SMP swasta, dan tiga kasus di SMP Negeri.

“Saya sehari keliling di satu Kelurahan saja. Saya estimasinya seribuan lebih kasus. Dengan asumsi saya, Depok punya 63 kelurahan, kalau satu kelurahan saja dapat 30-an kasus dalam satu hari, maka jika ditotal bisa ada 1.800-an kasus,” ujarnya.

Afifah menilai, persoalan penahanan ijazah yang banyak ditemukan di sekolah swasta ini, disebabkan oleh tidak mampunya Pemerintah Kota Depok menyediakan sekolah negeri yang merata, hingga akhirnya siswa yang berstatus kalangan ekonomi kebawah, memilih bersekolah di  swasta.

“Akhirnya begitu lulus pun tak sanggup bayar karena dari awal dipaksakan. Jadi Pemkot Depok harus menghitung benar berapa sih siswa miskinnya. Kalau sekolah negeri enggak ada, ya dititipkan ke swasta dengan sistem subsidi,” harapnya.

Akan tetapi soal subsidi pun, Afifah menilai banyak penerimanya yang tidak tepat sasaran.

“Faktanya masih ada siswa miskin sekolah dengan biaya sendiri. Kalau saya bicara pada perkumpulan sekolah swasta, saya juga mengajak agar menyelesaikan masalah ini,” katanya.

“Jangan si siswa miskin dipaksakan ke sekolah swasta. Harus ada subsidi tapi juga jangan merugikan sekolah swasta. Cari win-win solution," ujarnya.

Penulis: Dwi Putra Kesuma
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved