Breaking News:

Pakar Hukum Nilai Pendekatan Hukum Bisnis Tidak Bisa Dicampur dengan Pendekatan Hukum Pidana

bila yang muncul kemudian risiko dari hubungan bisnis tersebut lalu ditinjau pada proses hukumnya adalah pidana, maka hal itu tentu saja tidak tepat

Freepik
Ilustrasi hukum 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Skandal perusahaan pelat merah Jiwasraya secara proses hukum memang telah tuntas dengan jatuhnya vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada enam terdakwa.

Namun terkait kasus yang menimpa perusahaan asuransi pelat merah tersebut masih selalu menjadi sorotan. Apalagi kerugian negara yang dialami oleh Jiwasraya tergolong 'raksasa'.

Menurut pandangan pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Mudzakir, kasus Jiwasraya dan dakwaan yang diberikan kepada terdakwa dinilai secara prosedural lebih banyak menyentuh aspek hukum bisnis.

"Yang terjadi dalam perhitungan dari mulai tuntutan sampai dakwaan lebih ke hitungannya bisnis. Bisa dilihat basisnya dari awal itu bisnis," ujar Mudzakir saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Oleh sebab itu, Mudzakir mengungkapkan, bila yang muncul kemudian risiko dari hubungan bisnis tersebut lalu ditinjau pada proses hukumnya adalah pidana, maka hal itu tentu saja tidaklah tepat.

Baca juga: Respon AHY Dengar Kesaksian Kader Demokrat Peserta KLB Deliserdang: Pasti Bergemuruh Hatinya

Baca juga: Konflik Partai Demokrat: Kesetiaan Kader ke AHY Beralih ke Moeldoko karena RP 100 Juta

Mudzakir menjelaskan, misalnya saja tuntutan dan dakwaan kepada seorang terdakwa Benny Tjokrosaputro yang yang dalam persidangannya menggunakan hukum pidana.

"Padahal kan jelas dasarnya dari berbisnis. Sekarang yang harus dipisahkan, kerugian (Jiwasraya) yang dialami seperti apa? Karena apa? Jangan dicampur aduk saja antara bisnis dengan pidana," ucap Mudzakir.

Kemudian perlu ditelaah juga, tutur Mudzakir, apakah memang ada penyalahgunaan sehingga menimbulkan pidana dari hubungan terdakwa, seperti Benny Tjokro, dengan Jiwasraya atau sekadar risiko bisnis.

"Sampai juga apakah memang sebab penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dari para Direksi Jiwasraya menimbulkan kerugian negara? Jadi perlu kehati-hatian memprosesnya," kata Mudzakir.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved