Breaking News:

Sidang Praperadilan Rizieq Shihab, Kuasa Hukum Pemohon Sebut Penangkapan Kliennya Tidak Sah

Tim kuasa hukum mantan imam besar FPI Muhammad Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah, menyebut surat penangkapan Polda Metro Jaya terhadap kliennya cacat.

TRIBUNJAKARTA.COM/ANNAS FURQON HAKIM
Pengadilan Negeri Jakarta menggelar sidang praperadilan atas penangkapan dan penahanan mantan Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab, Senin (8/3/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU - Tim kuasa hukum mantan pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah, menyebut surat penangkapan Polda Metro Jaya terhadap kliennya cacat hukum.

Hal itu disampaikan tim kuasa hukum pemohon di depan Hakim tunggal Suharno saat sidang praperadilan atas penangkapan dan penahanan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Menurut kuasa hukum, Polda Metro Jaya tidak memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Baca juga: Hakim Tuggal Suharno Tanya Alasan Polri 2 Kali Tak Hadir Sidang Gugatan Praperadilan Rizieq Shihab

"Bahwa termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan bahkan termohon menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat penahanan atas diri pemohon padahal termohon tidak ada atau tidak memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka," kata salah kuasa hukum Rizieq di ruang sidang utama.

"Tindakan dan perbuatan termohon tersebut adalah di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menentukan untuk menetapkan seseorang bersetatus tersangka minimal harus ada dua alat bukti yang cukup atau ada dua alat bukti yang sah," lanjutnya.

Kuasa hukum Rizieq Shihab juga menilai Polda Metro Jaya belum pernah menyita alat bukti dan tidak memeriksa saksi-saksi.

Baca juga: Usai 2 Kali Mangkir, Hari Ini Polri Hadiri Sidang Praperadilan Rizieq Shihab

"Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/2502/XII/2020 Ditreskrimum Tanggal 12 Desember 2020 atas diri pemohon adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum dan tidak sesuai dengan hukum administrasi yang di atur dalam KUHAP dan juga melanggar peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, tentang penyidikan tindak pidana," ujar dia.

Sebelumnya, sidang praperadilan sempat ditunda sebanyak dua kali lantaran Polri selaku pihak termohon tidak hadir.

Di awal persidangan, Hakim tunggal Suharno mempertanyakan alasan Polri tidak hadir dalam dua sidang sebelumnya.

Halaman
12
Penulis: Annas Furqon Hakim
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved