Soal Tanah Berujung Aksi Premanisme, Polisi: Segera Menyerahkan Diri, Kalau Tidak Kami Tangkap

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Heriyanto meminta pelaku yang menyuruh para preman melakuakn pengancaman terkait tanah menyerahkan diri

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Muhammad Rizki Hidayat
Pelaku pengancaman berinisial AS (kanan) saat ditanya Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021). Pelaku utama diminta segera menyerahkan diri. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, KEMAYORAN - Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Heriyanto meminta pelaku yang menyuruh pengancaman terkait tanah menyerahkan diri. 

Pelaku utama tersebut merupakan pria berinisial AL.

AL menjadi dalang yang memerintah oknum penasihat hukum untuk bekerja sama dengan sejumlah preman.

Preman-preman tersebut diminta AL memaksa warga Jalan Bungur Besar Raya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, segera mengosongkan rumah.

Baca juga: Polisi Beberkan Kasus Mafia Tanah di Kemayoran, Ada Dua Kelompok Preman yang Bermain 

"Jadi, saya minta kepada oknum atau orang yang mendanai premanisme atau dugaan mafia tanah ini, segera menyerahkan diri," kata Setyo, saat dihubungi, Kamis (11/3/2021).

"Saya ulangi, segera menyerahkan diri," lanjut Setyo.

Baca juga: Ada Warganya yang Menderita Kekurangan Gizi, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat: Harus Gerebek Stunting

Jika tidak, kata dia, polisi akan menangkap AL lantaran lokasinya sudah teridentifikasi. 

"Kalau tidak, kami akan melakukan penangkapan," tegas Setyo.

"Kami akan berlaku tegas dengan komitmen kami zero premanisme di Jakarta Pusat," sambungnya.

Sebelumnya, oknum penasehat hukum berinisial ADS, memerintahkan delapan preman mengusir warga yang bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Baca juga: Istri Kerja dari Pagi Sampai Malam, Pria di Koja Malah Tega Cabuli Putrinya yang Masih Remaja

Upaya pengusiran warga tersebut berlangsung sejak Januari hingga Februari 2021.

"Terhitung sejak Januari 2021 mereka berupaya mengusir warga setempat. Kira-kira 30 hari," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Burhanuddin.

"Oknum penasehat hukumnya membayar seratus lima puluh ribu (Rp150 ribu) per orang (preman)," lanjut Burhan.

Baca juga: Jalur Pantura Lumpuh, Perjalanan KRL Terganggu: Kebakaran di Perbatasan Bekasi Hanguskan 10 Bangunan

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved