Normalisasi Sungai Mangkrak di Era Anies, PDIP: Masa Pemerintah Kalah dari Mafia Tanah

Gembong pun mempertanyakan kredibilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebutnya tak berdaya melawan para mafia tanah.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat ditemui di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyayangkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyebut program normalisasi Sungai Ciliwung mangkrak akibat maraknya mafia tanah di ibu kota.

Ia pun menyebut, politisi Gerindra itu hanya mencari kambing hitam dari tak berjalannya program normalisasi di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jangan mengeluh hal yang menurut saya enggak masuk akal. Aduh pak wagub kok ngomong gitu, enggak masuk akal," ucapnya, Kamis (11/3/2021).

Baca juga: Wagub DKI: Program Normalisasi Sungai Teradang Mafia Tanah

Gembong pun mempertanyakan kredibilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebutnya tak berdaya melawan para mafia tanah.

"Pertanyaannya kan jadinya masak Pemprov kalah sama mafia tanah. Masak Pemprov kalah dari mafia tanah," ujarnya saat dikonfirmasi.

Bila ingin program warisan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok itu berjalan, Gembong meminta Pemprov DKI memperbanyak eksekusi di lapangan.

Bukan hanya sekedar duduk manis di kantor sambil menebar janji kepada masyarakat.

"Eksekusi di lapangan, sekarang tidak butuh wacana, tidak butuh janji. Yang dibutuhkan realisasi, eksekusi di lapangan," kata dia.

"Karena memang perlu dicatat, mulai 2018, 2019, 2020, dan 2021 memang tidak ada pembebasan lahan," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, masalah mafia tanah menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini.

Baca juga: Pemprov DKI Serius Tangani Banjir, Basri Baco Sebut Anggaran Normalisasi Rp1,5 Triliun Tak Dihapus

Bahkan, normalisasi sungai sebagai program penanggulangan banjir di ibu kota hingga kini masih terkendala masalah pembebasan lahan.

Hal ini disampaikan Ariza menanggapi kasus korupsi pembelian lahan rumah Dp nol yang menyeret nama Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (YC).

"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi," ucapnya, Selasa (9/3/2021).

"Karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan, dan juga mafia-mafia tanah," tambahnya menjelaskan.

Baca juga: Anak Buah Gubernur Anies Baswedan Bantah Hapus Program Normalisasi Sungai Warisan Jokowi-Ahok

Untuk itu, politisi Gerindra ini mengaku mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang meminta pihak kepolisian memberantas mafia tanah.

"Kami sangat berterima kasih dan berharap ini bisa terus berjalan dengan cepat, dengan optimal, karena di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah," ujarnya di Balai Kota.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved