Warung Kopi Jadi Saksi Penyerahan Surat Pensiunan Sekda Kota Depok Hardiono, Ini Kronologi Lengkap

Terselip kisah rumit proses penyerahan surat pensiun itu kepada Hardiono mantan Sekda Kota Depok.

Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Wahyu Aji
TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono, dijumpia wartawan di Balai Kota Depok, Pancoran Mas, Rabu (10/3/2021). Ia melayangkan somasi kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris karena memberhentikannya sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta cacat hukum. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Dibalik pensiunnya Hardiono sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan rampungnya jabatan menjadi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, terselip kisah rumit proses penyerahan surat purna tugas itu kepada dirinya.

Berbeda dengan para pejabat Kota Depok lainnya, surat pensiunan Hardiono diserahkan oleh pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok).

Kepada TribunJakarta.com, Hardiono berujar segala kerumitan itu bermula ketika beberapa hari sebelum memasuki masa pensiun pada 31 Januari 2021 silam, dirinya mendapat telepon dari pihak BKPSDM Kota Depok.

“Kenapa (penyerahan surat pensiun) saya di warung kopi ya, di depan Satpas itu kan banyak warung kopi, di Pasar Segar. Kan awalnya dua atau tiga hari sebelumnya dia kontak saya, katanya pak ini SK (surat keterangan) pensiun gimana nih, mau diserahkan dimana, apakah di rumah atau dimana katanya,” ujar Hardiono pada TribunJakarta, Kamis (11/3/2021).

Mendengar kalimat tersebut, Hardiono pun kebingungan. Ia menganggap bahwa pertanyaan soal lokasi penyerahan SK pensiun miliknya adalah hal yang ‘lucu’.

“Nah kan lucu maksud saya ada pertanyaan gitu, mestinya ini kan urusan dinas, masa iya dikasih di rumah. Saya bilang ya di Dinas dong kantor Wali Kota sana,” kata Hardiono.

Tak cukup dari penyerahan lokasi yang membuatnya bingung, Hardiono juga berujar tawaran penyerahan SK pensiun itu datang kepada dirinya ketika ia masih berstatus aktif sebagai Sekda Kota Depok, dan  belum pensiun.

“Itu kan hari Jumat (29 Januari 2021) dia telepon saya, tapi Jumat itu saya masih menjabat sebagai Sekda, tapi saya mau diberikan SK pensiun, saya kan masih aktif berarti kan. Kok mereka buru-buru mau kasih saya SK tersebut di hari Jumat, kan masa saya belum berakhir. Harusnya itu kan tanggal 31 Januari terakhir,” tuturnya

Akhirnya, Hardiono pun menolak surat pensiun yang akan diserahkan tersebut sebelum waktu pensiunnya tiba.

Baca juga: Pemberhentiannya Cacat Hukum, Mantan Sekda Somasi Wali Kota Depok Mohammad Idris 

Baca juga: Pelantikan Wali dan Wakil Wali Kota Depok Ditunda, Pj Sekda Sri Utomo Jabat Wali Kota Sementara

“Akhirnya saya gak mau dong, saya bilang kalau mau menyerahkan itu di akhir saja, pas hari terakhir Senin kalau tidak salah. Akhirnya Senin (1 Februari 2021) itu saya mau datang ke Pemkot, karena sudah dijanjikan, oke pak Wali Kota mau menyerahkan,” bebernya.

Di tengah perjalanan menuju ke Kantor Wali Kota Depok untuk mengambil surat pensiunnya, tiba-tiba ia dihubungi oleh ajudan Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

Wali Kota Depok, berhalangan menyerahkan SK pensiun tersebut, dan menyerahkannya pada pihak BKPSDM.

“ Katanya nanti BKPSDM yang mau menyerahkan, yasudah saya ke kantor BKPSDM saja kalau gitu kan, tapi pada gak bisa,” ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved