Breaking News:

KPCPEN: Demi Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Siapkan Sejumlah Strategi Bantu UMKM  

pemerintah mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Kerajinan Ungkluek (ilustrasi UMKM) 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari upaya pemulihan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini sektor UMKM berkontribusi sebesar 61 persen atas PDB dari sebanyak 42,2 juta UMKM yang terlibat.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka webinar bertema "Meningkatkan Daya Saing UMKM: Arah dan Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan” yang diselenggarakan oleh KPCPEN di Gedung Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (10/3/2021).

Menko Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan, pemerintah mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Gerakan ini bekerja sama dengan platform ecommerce dimana di 2020 lalu berhasil mencapai target onboarding sebanyak 3,7 juta unit UMKM.

 
“Potensi digitalisasi Indonesia akan dimaksimalkan dan diproyeksikan dimana nilai ekonomi digitalnya di tahun 2025 sebesar 124 M. Di tahun 2020 juga sudah mencapai 44 juta USD," ujar Menko Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program vaksinasi yang secara bersamaan diberlakukan PPKM berbasis mikro untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Berbagai stimulus juga dilakukan pemerintah bagi UMKM, seperti subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi IJP, penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan lainnya.

Kemudahan UMKM

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa kehadiran UU Cipta Kerja dapat memberikan kemudahan lain bagi sektor UMKM.

Kemudahan tersebut diantaranya soal sertifikasi jaminan produk halal yang berdasarkan pada self declaration atau standart Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Airlangga menjelaskan, proses sertifikasi dengan kriteria tertentu ini tidak dikenakan pembiayaan.

Acara webinar juga dihadiri Sekretaris Eksekutif I KPCPEN Raden Pardede. Dalam paparannya, Raden Pardede menyebut beberapa kebijakan yang telah diberlakukan pada tahun sebelumnyaakan kembali dilanjutkan untuk mengatasi pandemi saat ini. Utamanya untuk kembali menggerakan sektor UMKM.

Halaman
12
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved