Breaking News:

Jangan Lupa Lapor SPT Tahunan Sebelum 31 Maret 2021, Ini Sederet Denda Jika Telat

Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPh dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni secara langsung, pos atau jas ekspedisi, dan DJP online (e-filing). 

Editor: Kurniawati Hasjanah
TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma
Wajib pajak masih mendatangi KPP Pratama Serpong, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (31/3/2018), untuk melaporkan SPT. TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat 31 Maret 2021 untuk wajib pajak pribadi.

Sementara bagi wajib pajak badan, pelaporan SPT Tahunan paling lambat 30 April 2021. 

Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPh dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni secara langsung, pos atau jas ekspedisi, dan DJP online (e-filing). 

Baca juga: Ulah Bripda Tio Bikin Malu Polri: Berangkat karena Tugas, Nembak Teman Kencan karena Belum Puas

TONTON JUGA:

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan dikenai denda. Lantas, berapa denda telat lapor SPT? 

Denda telat lapor SPT

Denda telat lapor SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Besaran denda untuk keterlambatan pelaporan SPT bagi wajib pajak yang memiliki NPWP, yakni:

Denda Rp 100.000 untuk wajib pajak pribadi (NPWP pribadi)
Denda Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan
Denda Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
Denda Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
 

Baca juga: Aurel Ungkap Kejadian sebelum Lamaran, Arsy Jadi Melow hingga Atta Halilintar Grogi Sampai Tak Makan

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dilakukan terhadap:

Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul: ​Terakhir 31 Maret 2021, ini denda telat lapor SPT

Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved