Izin Proyek Bangunan di Atas Lahan Pemprov DKI di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Dipertanyakan

Proyek bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara menjadi so

ISTIMEWA
Proyek bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, dipertanyakan warga karena diduga tidak ada izin. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN - Proyek bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara menjadi sorotan.

Warga setempat mempertanyakan perizinan bangunan yang rencananya bakal menjadi kios itu.

Berdasarkan fisiknya, progres pembangunan yang diduga tidak berizin itu sudah mencapai sekitar 30 persen.

Meski sudah dibangun 30 persen, tidak ada papan atau spanduk izin mendirikan bangunan (IMB) di lokasi proyek.

Di sisi lain, para pekerja masih menyelasikan bangunan yang rencananya akan dijadikan ratusan kios dengan ukuran sekitar 5 x 5 meter itu tanpa ada pengawasan dari petugas.

"Kalau sudah berdiri semua ya sekitar puluhan bahkan ratusan kios. Karena lahan yang dipakai cukup luas, sekitar 3.000 meteran," kata salah seorang warga, Anwar (34), Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Nama Baru Aprilia Manganang Kombinasi Artis dan KSAD, Bakal Disahkan Jumat Ini

Baca juga: Selingkuh dengan Istri Pelaut, Anggota DPRD Masuk-Keluar Rumah Lewat Jendela: Seperti Pencuri

Baca juga: Polisi Gerebek Hotel Melati di Koja, Remaja 18-19 Tahun Buka Harga Rp300 Ribu Sekali Main

Menurut Anwar, proyek bangunan berdiri di atas lahan Pemprov DKI.

Lebih tepatnya, lahan tersebut dikelola Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

Anwar juga menilai bahwa pembangunan kios berukuran 5 x 5 meter tersebut tanpa adanya pengawasan.

"Anehnya juga, petugas Satpol PP dan Sudin Citata (Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan) kayak tutup mata, padahal jelas-jelas di situ ada pelanggaran," kata dia.

Warga lainnya, Jose (45), berharap petugas turun tangan menertibkan bangunan tersebut.

Ia meminta tidak terjadi pembiaran pendirian bangunan yang diduga tak berizin tersebut agar masyarakat percaya dengan Pemprov DKI

"Harus ditertibkan supaya nggak ada persepsi pembiaran pelanggaran. Kasihan Pak Anies kalau kayak begini terus," kata Jose.

Sementara itu, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Syamsuddin mengatakan izin penggunaan lahan ada di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

Baca juga: Selingkuh dengan Istri Pelaut, Anggota DPRD Masuk-Keluar Rumah Lewat Jendela: Seperti Pencuri

Menurut informasi yang ia terima, peruntukan bangunan nantinya sebagai tempat penyimpanan peralatan kapal.

"Kalau peruntukannya kabarnya untuk dibangun tempat penyimpanan peralatan-peralatan kapal, bentuknya memang kayak kios-kios," ucapnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved