Belum Terima Vaksin Covid-19, Wagub Ariza: Dahulukan yang Lebih Berhak Dulu
Ahmad Riza Patria menyebut dirinya dan Anies belum divaksin lantaran masih memprioritaskan vaksin bagi tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria belum mendapatkan vaksin Covid-19.
Pasalnya, keduanya merupakan penyintas Covid-19 setelah terpapar pada Desember 2020 lalu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menyebut, dirinya dan Anies belum divaksin lantaran masih memprioritaskan vaksin bagi tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, dan lansia.
"Yang lebih berhak dulu. pimpinan kan memberikan teladan kalau ada yang lebih berhak, kita dahului yang berhak," ucapnya, Kamis (18/3/2021).
"Pimpinan itu kan harus memberi teladan di satu sisi, tapi di sisi lain harus mempedulikan rakyat," tambahnya.

Program vaksinasi Covid-19 hingga saat ini terus dijalankan di DKI Jakarta, baik itu tahap pertama bagi tenaga kesehatan, maupun tahap kedua bagi petugas pelayanan umum dan lansia.
Untuk program vaksinasi Covid-19 tahap kedua, Pemprov DKI menargetkan tiga juta warga divaksin.
Baca juga: Kesaksian Warga Saat Bentrokan di Pancoran, Ditembaki Gas Air Mata dari Atas Hotel
Politisi Gerindra ini pun berharap, masyarakat bisa berperan aktif dalam program vaksinasi ini.
"Mudah-mudahan ini mengurangi dampak virus, khususnya bagi lansia," tuturnya.
DPRD DKI Ngotot Minta Jatah Vaksin Buat Keluarga, Wagub Riza Patria: Jumlahnya Terbatas
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, pihaknya tak akan menuruti permintaan DPRD yang memohon vaksinasi Covid-19 bagi keluarga mereka.
Pasalnya, ketersediaan vaksin Covid-19 saat ini masih sangat terbatas dan anggota keluarga para anggota dewan bukan bagian dari prioritas.
"Semuanya mengajukan boleh, namun demikian, vaksin ini terbatas. Tentu kita harus memprioritaskan orang-orang yang rentan," ucapnya, Jumat (5/3/2021).
Pada tahap kedua program vaksinasi ini, prioritas utama ditujukan untuk pedagang pasar, guru, lansia, TNI/Polri, hingga petugas layanan publik.
Terlebih sampai saat ini, masih banyak warga Jakarta yang masuk kelompok prioritas tersebut, namun belum mendapatkan vaksin.
"Orang-orang yang sering berinteraksi dengan masyarakat siapa? Tenaga kesehatan, pedagang, wartawan, aparat karena mereka berinteraksi," ujarnya.
"Juga lansia karena mereka sangat rentan," tambahnya menjelaskan.
Politisi Gerindra ini pun meminta para anggota DPRD DKI bersabar dan menunggu giliran keluarga mereka divaksin.
"Pada prinsipnya nanti semua dapat, enggak ada yang enggak dapat, semua dapat. Tapi waktunya bertahap, semua ada tahapannya," kata dia.
Para anggota DPRD DKI Jakarta sendiri telah menjalankan vaksinasi Covid-19 pada Selasa (2/3/2021) hingga Kamis (4/3/2021) kemarin.
Tak hanya 106 legislator Kebon Sirih, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan di lingkungan DPRD DKI juga menjalani vaksinasi Covid-19.
Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk istri dan keluarga anggota Dewan baru usulan yang diajukan ke Pemprov DKI Jakarta.
"Baru mau (diajukan). Kemarin atas permintaan kawan-kawan (anggota Dewan) kita ajukan," kata Taufik melalui keterangan suara, Rabu (3/3/2021).
Taufik mengoreksi keterangan Ketua DPRD DKI Jakarta yang mengatakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan di DPRD DKI termasuk untuk keluarga anggota Dewan.
Baca juga: Tolak Permintaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Keluarga DPRD, Wagub DKI: Bukan Prioritas
"Enggak (termasuk keluarga), jumlahnya (divaksinasi sesuai jumlah) anggota (Dewan) ya 106," kata Taufik.
Politikus partai Gerindra ini juga menjelaskan alasan diajukannya usulan keluarga anggota Dewan ikut menjalani vaksinasi Covid-19.
Anggota Dewan, kata Taufik, seringkali berhubungan dekat dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Sehingga khawatir ketika ke rumah membawa virus corona.
"Kami kan berhubungan dengan masyarakat, kita pulang (khawatir membawa virus) ke rumah gimana," tutur Taufik.
Taufik mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta, namun belum bisa terealisasi.
Dia juga mengatakan, vaksinasi untuk keluarga anggota Dewan tidak akan lebih dari 500 orang, karena jumlah anggota Dewan sendiri hanya di angka 106.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan vaksinasi yang dilakukan untuk anggota Dewan dilakukan bersama dengan anggota keluarga.
Hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh DPR-RI dengan vaksinasi bersama keluarga dan pasangan.
"Kami terjadwal selasa sampai hari kamis, dan semua kita ini (mengikuti cara) seperti DPR RI, (bersama) istri juga bisa sama keluarga," kata Pras saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa kemarin.