Breaking News:

Korupsi Proyek Rumah DP 0 Rupiah

Wagub DKI Masih Harap Jakarta Raih WTP Meski Diterpa Isu Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

Ariza pun menjamin, laporan keuangan yang disajikan kepada BPK dibuat secara transparan, tanpa ada anggaran yang disembunyikan

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di kantornya Balai Kota, Selasa (9/3/2021). Wagub DKI Masih Harap Jakarta Raih WTP Meski Diterpa Isu Korupsi Rumah DP 0 Rupiah 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta tengah menjadi sorotan usai kasus korupsi pembelian lahan untuk program rumah DP 0 Rupiah yang menjerat Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Meski tengah diterpa isu korupsi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap, Pemprov DKI bisa kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penghargaan ini sebelumnya telah diterima Pemprov DKI selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2017-2019.

Adapun WTP diberikan sebagai penghargaan atas laporan keuangan yang dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

"Mudah-mudahan tahun ini Jakarta bisa empat kali berturut-turut terus kita memperoleh WTP," ucapnya, Jumat (19/3/2021).

Politisi Gerindra ini menjelaskan, mengelola anggaran di DKI Jakarta bukan perkara mudah.

Sebab, APBD DKI sangat besar dan banyak program yang harus dituntaskan, sehingga anggaran harus dimaksimalkan dengan baik.

Baca juga: Ratusan Simpatisan Rizieq Shihab Tetap Datangi PN Jakarta Timur Meski Sidang Digelar Virtual

Baca juga: Praktik Prostitusi Anak di Hotel Cynthiara Alona Sudah Berjalan 3 Bulan

"Kalau mau jujur, Jakarta itu berat sekali anggarannya. Jakarta kan termasuk provinsi paling besar anggarannya, berarti kan semakin berat kemudian ruang lingkupnya, karena banyak programnya, banyak kegiatannya," ujarnya.

Mengelola anggaran yang sangat besar ini pun disebut Ariza menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Pemprov DKI.

Ariza pun menjamin, laporan keuangan yang disajikan kepada BPK dibuat secara transparan, tanpa ada anggaran yang disembunyikan.

"Karena di Jakarta semua perencanaan, program pelaksanaan sampai pelaporan dilakukan secara transparan terbuka sesuai dengan kaidah aturan undang-undang," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved