Breaking News:

DPR Minta Alokasi Impor Bibit Ayam Senafas dengan UU Cipta Kerja

dimasukkan ayam yang disesuaikan pada PP No 5 tahun 2021 maka memberi kesempatan berusaha yang fair

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Peternak mengecek pakan ternak ayam broiler di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (25/2/2016). Sepekan terakhir, harga ayam broiler hidup di tingkat peternak di Cirebon berangsur anjlok dari Rp 18.000 per kilogram menjadi Rp 9.000 per kilogram. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR meminta Kemendag dan BKPM serta kemenko perekonomian untuk menetapkan pemasukan atau sumber bibit ayam atau grand parent stock (GPS) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021.

Sementara Permentan No 51 tahun 2011 sudah tidak relevan karena tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan, untuk menciptakan keadilan berusaha di perunggasan, pemerintah harus segera menata ulang kebijakan yang ada.

"Untuk itu kami mendesak Kemendag dan BKPM segera memasukkan kebijakan impor sumber bibit atau GPS ayam broiler sesuai dengan PP 5 Tahun 2021," ujar Singgih dalam keterangan yang diterima, Sabtu (20/3/2021).

Menurut Singgih, PP Nomor 5 bagian dari pada undang-undang Cipta Kerja yang mengatur tentang norma standar prosedur dan kriteria dalam sistem pengolahan perizinan yang ada pada kementerian lembaga yang kesemuanya itu adalah berbasis Online Single Submission (OSS).

"Dengan sistem OSS ini semua pengelolaan ada di BKPM seduai dengan PP tersebut, ”ujar Singgih.

Dia menjelaskan, mengacu pada PP itu, perihal penasukan atau impor sumber bibit ayam yang ada sekarang harus ditarik ke BKPM yang mengatur standar OSS.

Karena daging ayam ras dan telur sudah menjadi bahan pokok penting (Bapokting) maka maka sepatutnya dimasukkan dalam Peraturan Presiden tentang Neraca Komoditi.

“Karena Peraturan Presidennya masih dibahas di Menko maka masih ada waktu untuk memasukkan tentang impor GPS tersebut,” ujarnya.

Selain itu, dengan dimasukkan ayam yang disesuaikan pada PP No 5 tahun 2021 maka memberi kesempatan berusaha yang fair kepada semua pihak.

Untuk menyelaraskan ketentuan tersebut, Singgih juga minta Peraturan Menteri Pertanian No 51 tahun 2012 yang mengatur tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan Bibit Ternak ditinjau ulang agar sesuai dengan UU Cipta Kerja.

“Dengan adanya UU Cipta Kerja maka Peraturan Menteri Pertanian itu sekarang sudah tidak sesuai,” ujarnya.

Singgih mengatakan, jangan sampai perusahaan besar saja yang mendapat alokasi impor GPS dalam jumlah besar.

Sedangkan yang lain, diperlakukan tidak fair dan dikurangi impor sumber bibitnya sehingga usahanya terhambat.

"Ini kan tidak senafas sama UU Cipta Kerja.”

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved