Breaking News:

Anggota DPR: Persoalan Pangan Jangan Ditarik ke Wilayah Politik

Fraksi Golkar misalnya yang pro akan rencana impor beras,meminta agar persoalan pangan dalam hal ini beras tidak semestinya ditarik ke wilayah politik

Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Beras medium yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (17/10/2018). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Rencana impor beras disikapi beragam oleh kalangan DPR RI. Ada yang mendukung dan ada juga yang kontra.

Fraksi Golkar misalnya yang pro akan rencana impor beras, meminta agar persoalan pangan dalam hal ini beras tidak semestinya ditarik ke wilayah politik.

"Ini persoalan kebutuhan perut masyarakat. Tidak semestinya persoalan pangan dalam hal ini beras ditarik ke wilayah politik demi meraih simpati publik," kata Mukhtarudin Anggota Komisi VI DPR RI kepada wartawan, Kamis (25/3/2021).

Lebih lanjut Mukhtarudin justru mempertanyakan sikap Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tidak sejalan dengan rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan.

"Tiap kali impor pasti Bulog selaku operator yang diberikan wewenang bukan pihak lain. Kalau impor disebut bermasalah, ya kembali lagi, jangan-jangan ada oknum di Bulog itu sendiri yang tidak menjalankan amanat dengan baik," tutur Politikus Golkar itu.

Menurutnya, bukan tanpa dasar dan perhitungan yang jelas ketika rencana impor dilontarkan Kemendag.

Baca juga: Pengurus Demokrat Kubu Moeldoko Bakal Gelar Konferensi Pers di Wisma Atlet Hambalang Siang Ini

Baca juga: Foto dari Udara Wisma Atlet Hambalang Warisan Zaman SBY, Lokasi Demokrat Versi KLB Gelar Konpers

"Bicara hulu misalnya, serapan Bulog rendah kok selama ini, bicara hilirnya pun demikian dimana harga jual Bulog kurang bagus, stock beras saat ini 800 ribu ton dimana 500 ribu tonnya saat ini cadangan ditambah 300 ribu ton hasil import tahun 2018, tentunya mutu berasnya pun kurang baik. Sekali lagi soal impor beras itu baru sebatas rencana Kemendag yang melihat serapan Bulog yang rendah dan rencana itu kan sebagai antisipasi," tegasnya.

Mukhtarudin juga menilai, keberadaan Bulog selama ini kurang begitu maksimal soal urusan pangan ini.

"Sampai Februari ini baru 35.000 ton beras yang mampu diserap Bulog, padahal target serapan tahun 2021 ini kan sebesar 1,5 juta ton, bagaimana bisa mencapai itu kalau serapannya saja rendah. Bahkan, banyak gudang-gudang Bulog yang kosong. Sebaiknya Bulog dibubarkan saja kalau kinerjanya kurang bagus," tegasnya.

Mukhtarudin juga mengingatkan bahwa persoalan pangan tidak bisa dianggap sepele.

"Mestinya belajar pada peristiwa tahun 97-98 lalu, dimana persoalan pangan jadi persoalan serius kala itu. Soal impor beras dari dulu juga faktanya kita ini selalu impor," ungkapnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved