Breaking News:

PPKM Mikro Tahap IV Diberlakukan, Belajar Tatap Muka Diperbolehkan Secara Terbatas

Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro mikro jilid IV pada 23 Maret hingga 5 April 2021

TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Kegiatan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 2 Kota Bekasi yang dimulai sejak Senin (22/3/2021). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro mikro jilid IV pada 23 Maret hingga 5 April 2021 sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Pelaksanaan PPKM kali ini diperluas di 15 provinsi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pengaturan dan pembatasan kegiatan masyarakat, kebijakan pembatasan kegiatan dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro tetap sama seperti sebelumnya. Namun, ada perkembangan baru yakni kegiatan belajar mengajar dan kegiatan seni budaya dilakukan penyesuaian.

“Kegiatan belajar mengajar mulai dapat dilakukan secara tatap muka, untuk perguruan tinggi dan akademi yang dibuka bertahap dengan proyek percontohan berbasis peraturan daerah atau peraturan kepala daerah serta tentunya dengan protokol kesehatan,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Dinonaktifkan Anies Lalu Diperiksa Inspektorat, Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda Terancam Dipolisikan

Baca juga: KSAL Pantau Penyapuan Vaksinasi Covid-19 Bagi Prajurit TNI AL di Markas Kolinlamil

Menko Airlangga menambahkan kegiatan seni budaya diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan. Ia juga menekankan, melalui PPKM mikro pengendalian kasus Covid-19 tetap dilakukan di tingkat terkecil dengan membagi wilayah RT menjadi zona merah, oranye, kuning, dan hijau.

Pembatasan PPKM Mikro jilid IV juga diperluas dengan menambah 5 daerah, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, maka totalnya menjadi 15 daerah.

"Gubernur yang wilayahnya ditetapkan sebagai penerapan PPKM mikro agar dapat menindaklanjuti Instruksi Mendagri dengan menerbitkan surat edaran atau Instruksi Gubernur tentang perpanjangan pemberlakuan PPKM mikro di wilayah masing-masing,” tutur Menko Airlangga.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved