Sempat Mangkrak, Pemprov DKI Jakarta Kembali Kaji Proyek ERP

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI bakal kembali mengkaji program jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di ibu kota.

Teknologi canggih yang diterapkan untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta ini sebetulnya bukan program lama.

Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan, ERP ini diproyeksikan untuk mengganti kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan menggunakan aturan ganjil genap.

"Kami sedang siapkan kajian komprehensif terkait dengan implementasi ERP yang menjadi pengganti ganjil genap pada saatnya nanti," ucapnya, Kamis (25/3/2021).

Untuk diketahui, program ERP ini pertama kali dicanangkan pada 2014 lalu dan setahun berselang infrastruktur dibangun di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Namun uji coba selalu gagal dengan beragam alasan hingga akhirnya mangkrak hingga saat ini.

Setelah bertahun-tahun terbengkalai, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) kembali menggulirkan wacana jalan berbayar itu di tahun 2019 lalu.

Mangkraknya proyek ERP pada 2014 lalu pun dijadikan pelajaran bagi Pemprov DKI agar peristiwa ini tak terulang kembali.

Kajian pun kembali dilakukan agar kegagalan beberapa tahun lalu tak berulang kembali.

Baca juga: Payudara Diremas Pengendara Motor, Wanita Pegawai Kafe Menangis Sendirian di Jalan: Korban Trauma

Baca juga: Temuan Potongan Kaki di Tangsel Masih Misterius, Polisi Belum Temukan Identitas: Pemeriksaan DNA

Baca juga: Tangis Keluarga Pecah Antarkan 5 Korban Kebakaran ke Peristirahatan Terakhir, Adik: Benar-benar Baik

"Tentu berdasarkan pengalaman kegagalan ini, seluruh dokumen kami review yang mana saat ini masih dalam tataran review dokumen," ujarnya dalam diskusi virtual.

Walau begitu, anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini tak menjelaskan secara detail kapan kajian itu rampung dikerjakan.

Ia menyebut, setelah kajian rampung dibuat, Dinas Perhubungan DKI bakal mulai melakukan proses pelelangan.

"Kami harapkan tidak butuh waktu yang lama lagi, keseluruhan dokumen akan siap. Sehingga, kami bisa melakukan pelaksanaan lelang untuk implementasi ERP pengganti ganjil genap," tuturnya.