Breaking News:

Pria Ngamuk Robohkan Rambu Lalu Lintas

Kasus Pengrusakan Rambu Jalan di Kalimalang Berakhir Damai, Dishub Kota Bekasi Cabut Laporan Polisi

Dishub Kota Bekasi akan mencabut laporan polisi terkait kasus pengerusakan rambu lalu lintas yang dilakukan pria di Kalimalang.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Wahyu Septiana
Dok Dishub Kota Bekasi
Kepala Dishub Kota Bekasi Dadang Ginajar (kiri) bersama Pramono di Kantor Dishub, Medan Satria, Kota Bekasi, Jumat (26/3/2021). Pramono datang untuk meminta maaf karena tempo hari merusak rambu lalu lintas. 

"Nah sekarang hari ini pak Pram kebetulan warga Kota Bekasi juga, hadir di Dishub untuk memohon maaf," ucapnya.

"Ya tentunya ada warga dengan niat baik atas dasar kemauan sendiri saya maafkan, secara institusi kami maafkan," tegasnya. 

Baca juga: Kronologis 36 Paket JNE Digondol Maling saat Kurir Parkir di SPBU Tangerang

Pria Ngamuk di Kalimalang Minta Maaf Datangi Kantor Dishub

Pria plontos pelaku perusakan papan rambu lalu lintas di Jembatan Grand Kamala Lagoon (GKL) Kalimalang Bekasi meminta maaf.

Pria bernama Pramono ini mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Jalan Pangeran Jayakarta, Medan Satria, Jumat (26/3/2021).

Kahadiran Pram, sapaan akrabnya, disambut Kepala Dishub Kota Bekasi Dadang Ginanjar dan sejumlah pejabat di instansi tersebut.

"Hari ini ada tamu datang ke kantor saya tujuannya permohonan maaf atas insiden yang kemarin viral di Kalimalang GKL," kata Dadang saat dikonfirmasi.

Dadang menjelaskan, insiden yang terjadi di Simpang GKL Jalan KH Noer Ali Kalimalang diakui sebagai kekhilafan Pramono.

Baca juga: Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ungkap Kegunaan Parang dan Badik di Mobilnya

Diketahui, Pramono ingin menyampaikan keberatan atas kebijakan rekayasa lalu lintas yang tengah dilakukan Dishub.

"Memang kita sedang berlakukan uji coba rekayasa lalin di simpang itu," tuturnya.

Dishub Kota Bekasi sama sekali tidak keberatan jika ada warga menyampaikan keluhan terkait kebijakan rekayasa lalu lintas yang tengah dilakukan.

"Ada rambu-rambu dilarang berputar balik di situ, yang bersangkutan komplain sebenarnya kalau komplain saja di situ ada petugas saya tidak persoalkan," tutur Dadang.

Baca juga: Merasa Tak Pantas Kakinya Dicium Aurel, Ashanty Harap KD Menggantikan: Bukan Aku yang Melahirkan

Baca juga: Detik-detik 2 Pria Curi 36 Paket dari Motor saat Kurir Tarik Uang di ATM SPBU Tangerang

Baca juga: Gadis Asal Pangandaran Tewas Tanpa Busana di Hotel Surabaya, Kondom dan Aplikasi di HP Jadi Petunjuk

"Yang kami persoalkan dan sayangkan terjadinya pengerusakan rambu-rambu. Ini kan milik negara. Makanya kemarin saya instruksikan agar dibuat laporan ke pihak kepolisian karena terjadi perusakan," tegas dia.

Dia memastikan, atas nama instasi pemerintah dalam hal ini Dishub Kota Bekasi, menerima permohonan maaf dari pelaku.

"Nah sekarang hari ini pak Pram kebetulan warga Kota Bekasi juga, hadir di Dishub untuk memohon maaf," ucapnya.

Baca juga: LPSK: Korban Dugaan Pelecehan Seksual Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda Lebih Dari Satu

"Ya tentunya ada warga dengan niat baik atas dasar kemauan sendiri saya maafkan, secara institusi kami maafkan," tegasnya.

Dishub Lapor Polisi

Sebelumnya, Dishub Kota Bekasi melaporkan Pramono ke polisi pada Kamis (25/3/2021).

Dalam surat laporan bernomor LP/884/K/III/2021/Restro Bks Kota, pelapor atas nama Syafrudin yang merupakan PNS di lingkungan Kota Bekasi.

Laporan berkaitan dengan tindakan pengerusakan yang dilakukan satu orang laki-laki tidak dikenal hingga merugikan korban dalam hal ini, Dishub Kota Bekasi.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi Teguh Indrianto membenarkan, laporan sudah dilayangkan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk segera ditindaklanjuti.

"Benar, sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota," kata Teguh saat dikonfirmasi.

Teguh menambahkan, pihaknya tidak ingin kejadian serupa terulang lagi. Sebab, tindakan arogan apalagi sampai melakukan pengerusakan sangat tidak bisa ditolerir.

"Laporan dalam rangka untuk memberikan efek jera, bahwa apa yang dilakukan itu salah dan tidak ada pembiaran supaya enggak melakukan lagi dikemudian hari," tegasnya.

Dia berharap, kasus ini bisa benar-benar jadi pembelajaran masyarakat luas.

Baca juga: Jarang Disadari, Berikut 3 Bahaya Kerap Mengonsumsi Kentang Goreng

Jika ada keberatan dengan kebijakan atau hal lain, bisa disampaikan dengan bijak.

"Untuk pembelajaran masyarakat, karena negara kita negara hukum, segala sesuatu bisa dibacarakan, enggak main aturan sendiri," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved