Mendagri Harap Kolaborasi Kemendagri, Kemensos dan Forum Rektor Lahirkan Kebijakan Tepat Sasaran

Sinergisitas dan kolaborasi ketiga pihak tersebut juga diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan dalam pembangunan maupun bidang sosial yang tepat.

Editor: Wahyu Aji
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap, kolaborasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Forum Rektor Indonesia dalam Data Presisi Pemerintahan Desa, mampu melahirkan kebijakan yang tepat sasaran. Hal itu disampaikannya dalam penandatanganan nota kesepahaman antara ketiganya di Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (29/3/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap, kolaborasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Forum Rektor Indonesia dalam Data Presisi Pemerintahan Desa, mampu melahirkan kebijakan yang tepat sasaran.

Hal itu disampaikannya dalam penandatanganan nota kesepahaman antara ketiganya di Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (29/3/2021).

"Kami kolaborasi antar pengambil kebijakan dan dunia akademik, sehingga akan dibuat kebijakan yang betul-betul tepat sasaran untuk rakyat," kata Mendagri Tito.

Sinergisitas dan kolaborasi ketiga pihak tersebut juga diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan dalam pembangunan maupun bidang sosial yang tepat.

Baca juga: Kemendagri Teken Nota Kesepahaman dengan Kemensos & Forum Rektor Indonesia terkait Data Desa Presisi

"Kami harap pemerintah bisa menyelesaikan data sekaligus membuat dasar-dasar kebijakan untuk pembangunan atau bidang sosial yang tepat sehingga menjadi legacy untuk pemerintah yang akan datang," kata Tito.

Mendagri menjelaskan, adanya pandemi Covid-19 menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, terlebih dalam hal memperkuat desa-desa, bukan hanya dalam segi pembangunan, namun menjadi sentra ekonomi baru, sehingga mengurangi beban kota dengan terbukanya berbagai lapangan kerja baru dan menjadikan masyarakat di desa lebih sejahtera.

Karena itu, penyajian data secara presisi amat dibutuhkan.

Baca juga: Catatkan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2020, Kemendagri Raih Penghargaan dari Menteri Keuangan

"Perlu kami lakukan adalah bagaimana memperkuat data bottom up, data yang riil dari semua desa untuk berbagai variabel, tidak hanya masalah sosial, tapi misalnya ekologi, geologi desa," ujarnya.

Dengan memperkuat data akumulasi dari berbagai data di pedesaan diharapkan menjadi data nasional yang dapat dijadikan dasar dalam mendesain pembangunan dan penyaluran bantuan sosial.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved