Moeldoko Khilaf pada Istri dan Keluarga saat Mau Jadi Ketum Demokrat, Akui Tak Mau Bebani Presiden

Menurut dia, seorang pemimpin harus bisa memberikan energi yang luar biasa kepada bawahannya.

"Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki prajurit-prajurit yang tangguh dan jangan lupa seorang pemimpin tugasnya adalah memberikan kekuatan kepada komandan-komandan bawahannya itu pemimpin, bukan malah mengecilkan bawahannya," ujarnya.

Dalam akhir sambutannya, Moeldoko pun berterima kasih kepada peserta KLB yang sudah memilihnya sebagai ketua umum Partai Demokrat.

"Saya mengapresiasi atas permintaan kalian, kalian sudah meminta saya untuk jadi ketua umum Demokrat. Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih, itu saya terima," katanya.

Respons SBY

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (5/3/2021).

SBY pun menyebut Partai Demokrat dan bangsa Indonesia berkabung atas digelarnya KLB tersebut. Bahkan, SBY menyebut keadilan telah mati.

Hal itu disampaikan SBY mengawali pidatonya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang juga disiarkan kanal YouTube Kompas TV, Jumat (5/3/2021) malam.

"Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY.

SBY juga menyebut KLB Demokrat yang digelar dan menetapkan Moeldoko sebagai ketum Demokrat tidak sah alias abal-abal.

"Hari ini 5 Maret 2021 KLB Partai Demokrat abal-abal KLB yang tidak sah dan tidak legal telah digelar di Deli Serdang, Sumut, KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketum Partai Demokrat," ucap SBY.

Mantan Presiden ke-6 RI ini juga nenyebut KLB yang digelar di Sumut itu mendongkel dan merebut kursi Ketum PD yang telah disahkan pemerintah.

"Mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah," jelas SBY.

Melecehkan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun mengungkap hal yang sama dengan SBY.