Breaking News:

Peningkatan Rasio Kredit UMKM Dinilai Bisa Selamatkan Ekonomi Bangsa

Sehingga basis ekonomi akan menguat, daya beli masyarakat akan meningkat, dan pada gilirannya akan menguatkan ekonomi ditingkat nasional.

TribunJakarta.com/Ega Alfreda
Pojok UMKM Ciledug sukses meraup omzet jutaan rupiah setiap harinya di tengah pandemi Covid-19, Rabu (12/8/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bisa mewujudkan peningkatan rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perbankan menjadi di atas 30 % dari total kredit.

Sejauh ini rasio kredit perbankan untuk UMKM Indonesia berada di level 18-20 %. Menurut mantan Legislatif dan Eksekutif 1999-2012 H. Mochtar Mohammad, angka ini jauh di bawah rasio pembiayaan bank terhadap UMKM di negara seperti Singapura (39%), Malaysia (50%), Thailand (51%), Jepang (66%), hingga Korea Selatan (82%).

Untuk mendorong perbankan nasional nonBUMN mengucurkan bantuan pinjaman KUR, Mochtar Mohammad menilai Pemerintah harus berani melonggarkan kebijakan Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan.

"Untuk memberikan kesempatan perbankan nasional memberikan bantuan kredit usaha rakyat. Ketentuan CAR yang terlalu ketat dan kemampuan yang terbatas akan membuat perbankan sulit menyalurkan kredit," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (7/4/2021).

Selain itu, bagi perbankan nasional yang Kesulitan modal, pemerintah sebaiknya membeli saham bank tersebut secara sementara yang kemudian dapat dibeli kembali di kemudian hari atau disebut buyback.

"Pemerintah menyiapkan jaminan asuransi kepada Kredit Usaha Rakyat sebesar 1% dari total pinjaman yang diterima oleh masyarakat. Jaminan ini bisa melalui Jamkrindo atau Askrindo dan juga penjamin swasta lainnya," ujar Mochtar.

Selain itu, penyaluran KUR harus dilakukan berdasarkan zonasi demografi untuk mendapatkan hasil pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Penempatan deposito dana pemerintah APBN, APBD (provinsi, kota, kabupaten) yang belum terpakai ke bank swasta nasional yang sudah menggulirkan rasio KUR.

"Langkah di atas dirasa dapat lebih efektif dibandingkan langkah pemerintah saat ini yang melakukan stimulasi pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun. Pemulihan ekonomi seharusnya dapat didasarkan pada penguatan ekonomi kerakyatan," katanya.

Mochtar mengutip data dari Dirjen Disdukcapil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, terdapat 1.080.165 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten Kota.

Baca juga: Pelaku Wisata Divaksin, Sandiaga Uno Optimis Ekonomi Kreatif Bangkit Mulai Pertengahan Tahun Ini

Baca juga: Umumkan Kepengurusan Baru, Kosgoro 1957 Fokus Ekonomi Kerakyatan dan Pendidikan

Baca juga: Diskusi di UNS, Menko Airlangga: Investasi Percepat Pemulihan Ekonomi

Halaman
12
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved