Breaking News:

KPK Didukung Bongkar Praktik Penggelapan Pajak yang Merugikan Negara

Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak

Tribunnews.com/Aqodir
Gedung KPK 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi lainnya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada Jumat (9/4/2021).

Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu).

Namun tim penyidik KPK tidak menemukan barang bukti dalam penggeledahan tersebut. KPK mensinyalir barang bukti dihilangkan.

"Di dua lokasi tersebut, tidak ditemukan bukti yang dicari oleh KPK karena diduga telah sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

KPK pun mengingatkan kepada PT Jhonlin Baratama agar bersikap kooperatif terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji, terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 itu.

Menanggapi hal itu, Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mendukung penuh langkah KPK memeriksa pihak-pihak yang terindikasi terlibat praktik rasuah.

Baca juga: Larang Mudik Lebaran 2021, Polda Metro Jaya Perluas Penyekatan di Jalur Tikus Terutama di Perbatasan

Baca juga: Kapolda Metro Irjen Fadil Imran Tinjau Vaksinasi Massal di Bulungan dan Mal Kota Kasablanka

Baca juga: Momen Haru Presiden Jokowi saat Tinjau Lokasi Terdampak Bencana di NTT, Sampai Menangis di Adonara

“Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar yang diharapkan dapat menopang kebutuhan pembiayaan negara, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir,” ujar Ketua OKK DPP KNPI Ilham A Rasul.

DPP KNPI kata Ilham, mendorong dan mendukung KPK serta aparat penegak hukum untuk memberantas semua pihak yang diduga melakukan penggelapan pajak. Pasalnya, hal tersebut tidak hanya merugikan negara namun juga mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Begitu banyak sektor yang bisa dibiayai oleh negara apabila wajib pajak khususnya perusahaan raksasa tertib dalam membayar pajak,” sambungnya.

“Kami berharap KPK jangan gentar menghadapi para mafia pajak, dan KNPI akan senantiasa berada dibelakang KPK memberi support bahkan jika dibutuhkan KNPI secara kelembagaan bersedia secara aktif membantu kerja-kerja penegakan hukum KPK,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, mendukung penuh langkah KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Tanah Bumbu. Haris meyakini, penyidik memiliki bukti yang kuat adanya dugaan praktik rasuah di perusahaan tersebut.

“DPP KNPI berkeyakinan, KPK dipimpin Firli Bahuri dapat mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan,” tegas Haris.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Duga Ada Pihak Sengaja Hilangkan Bukti Suap Pajak dari Geledah Kantor Jhonlin Baratama

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved