Breaking News:

Soal KPK DKI, Anggota DPRD Jakarta Kenneth: Pak Anies Mau Buat KPK Tandingan?

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan membentuk Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota, pada Rabu 3 Januari 2018.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. 

Perlu diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan berbagai cara untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemprov DKI.

Namanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi atau TGUPP KPK DKI.

Anies Baswedan pun mengatakan, KPK Ibu Kota ini bertugas untuk membantu dirinya dalam mengawasi, memantau, dan mencegah korupsi.

Menurutnya, korupsi bisa disebabkan karena sistem birokrasi, yakni seorang yang memiliki kewenangan dapat terjebak dalam praktik korupsi.

Untuk mencegah dampak sistem tersebut, pemerintah DKI Jakarta membuat smart planning budgeting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Anies, melalui sistem ini, perencanaan anggaran hingga pengadaan barang dilakukan secara digital.

Smart planning budgeting ini merupakan pembaruan dari sistem e-budgeting pemerintah DKI.

Anies mengganti sistem e-budgeting setelah ramai isu anggaran lem aibon dan lainnya dalam APBD 2020.

Anies pun sempat menyalahkan sistem e-budgeting terdahulu sebagai biang kerok munculnya anggaran janggal lem aibon, balpoin, dan lainnya dalam proses penyusunan APBD DKI 2020.

Menurutnya, sistem tersebut tak cukup pintar untuk mencegah kehadiran anggaran janggal. Dan kini Smart planning budgeting baru digunakan dalam penyusunan APBD DKI 2021.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved