Breaking News:

Pemprov DKI Dinilai Tertutup Soal Anggaran, PSI: Ada Kemunduran Birokrasi Sejak Anies Jabat Gubernur

Politisi PSI Eneng Malianasari menilai, kemunduran birokrasi terjadi di lingkungan Pemprov DKI setelah Gubernur Anies Baswedan menjabat.

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, Eneng Maliyanasari (paling kiri), Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest (tengah, dan caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, August Hamonangan (paling kanan) - Politisi PSI Eneng Malianasari menilai, kemunduran birokrasi terjadi di lingkungan Pemprov DKI setelah Gubernur Anies Baswedan menjabat. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politisi PSI Eneng Malianasari menilai, kemunduran birokrasi terjadi di lingkungan Pemprov DKI setelah Gubernur Anies Baswedan menjabat.

Hal ini terlihat dari sulitnya mendapat informasi terkait pengelolaan keuangan dan program yang dijalankan Pemprov DKI.

Untuk itu, Pemprov DKI di bawah kendali Gubernur Anies Baswedan dianggap tidak transparan.

"Pemprov DKI tertutup banget. Sudah beberapa kali PSI, atas nama fraksi melayangkan beberapa pendapat bahwa ada kemunduran birokrasi atau ada kemunduran transparansi pengelolaan kebijakan, khususnya di Jakarta," ucapnya, Kamis (15/4/2021).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang akrab disapa Mili ini mengatakan, kurang transparannya Anies bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang dibuatnya.

Eneng Malianasari dari Fraksi PSI anggota DPRD DKI Komisi B
Eneng Malianasari dari Fraksi PSI anggota DPRD DKI Komisi B (Warta Kota/ Mohamad Yusuf)

Seperti anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI untuk menggelar ajang balap Formula E.

Publik sempat dikagetkan dengan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut Anies telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun untuk ajang tersebut.

Baca juga: Pemprov DKI Dinilai Tertutup Soal Anggaran, PSI: Ada Kemunduran Birokrasi Sejak Anies Jabat Gubernur

Baca juga: Waria Apes Mangkal di Awal Ramadan, Dapat Pelanggan Minta Nawar, Eh Badannya Malah Memar-memar

Baca juga: Pembebasan Lahan untuk Proyek Normalisasi Kali Sunter Masih Berproses

Belum lagi situs APBD yang kini tak bisa diakses sembarangan, sehingga masyarakat tak bisa mengawasi anggaran yang digunakan Pemprov DKI.

"Situs APBD yang awalnya bisa diakses semua orang, dimana saja, kapan saja, sekarang kan tidak bisa diakses semua orang," ujarnya saat dihubungi.

Halaman
12
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Septiana
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved