Breaking News:

Dugaan Korupsi di Damkar Depok

Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Kepala Dinas Punya Tanda Terima Dana Insentif: Bantah Ada Pemecatan

Para pejabat di Dinas Damkar Kota Depok silih berganti mendatangi Polres Metro Depok untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi ini.

Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Wahyu Septiana
TribunJakarta/Dwi Putra Kesuma
Kepala Dinas Damkar Kota Depok, Gandara Budiana, saat dijumpai di Polres Metro Depok - Para pejabat di Dinas Damkar Kota Depok silih berganti mendatangi Polres Metro Depok untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi ini. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Kepala Dinas Damkar Kota Depok, Gandara Budiana, mengaku pihaknya akan bersikap kooperatif terkait dugaan korupsi pengadaan sepatu PDL dan pemotongan insentif yang digembor-gemborkan anak buahnya sendiri, Sandi.

Selama tiga hari berturut-turut, Gandara mengatakan, para pejabat di Dinas Damkar Kota Depok silih berganti mendatangi Polres Metro Depok untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi ini.

“Kami juga tetap siap bersikap kooperatif terhadap Inspektorat maupun APH, pada upaya menindaklanjuti kejelasan dari kasus ini,” katanya dalam siaran resminya, Jumat (16/4/2021).

Terkait dugaan korupsi pengadaan sepatu, Gandara menjelaskan perlu diketahui perbedaaan dari sepatu PDL  (pakaian dinas lapangan).

“Ada sepatu yang dipakai untuk keseharian dan pelaksanaan apel maupun upacara dan kegiatan lapangan lainnya, dan ada APD dan sepatu untuk kelengkapan dalam pemadaman di lapangan, mulai pelindung kepala, baju tahan panas, dan sepatu khusus Pemadaman Kebakaran atau sepatu harviks,: rincinya.

Kepala Dinas Damkar Kota Depok, Gandara Budiana, saat dijumpai di Polres Metro Depok, Rabu (20/1/2021).
Kepala Dinas Damkar Kota Depok, Gandara Budiana, saat dijumpai di Polres Metro Depok, Rabu (20/1/2021). (TribunJakarta/Dwi Putra Kesuma)

Sementara soal penerimaan insentif, Gandara menuturkan pihaknya memiliki tanda bukti sebesar Rp 1,7 juta yang sudah ia serahkan pada para Komandan Regu (Danru) Dinas Damkar Kota Depok.

“Sudah kami serahkan ke Komandan Regu yang bersangkutan, untuk kegiatan selama tiga bulan sesuai dengan tanda terima,” tegasnya.

Baca juga: Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Kepala Dinas Punya Tanda Terima Dana Insentif: Bantah Ada Pemecatan

Baca juga: Bagikan Takjil, Satlantas Polrestro Jakarta Timur Sasar Pengedara di Lampu Merah Halim Lama dan PGC

Baca juga: Terduga Teroris Saiful Basri Latihan Ilmu Kebal, Ikut Merakit Bom Diledakan di SPBU Jalan Raya Bogor

Gandara juga menuturkan, bahwa hingga hari ini tidak ada pemecatan atau permintaan mundur yang dilayangkan terhadap Sandi.

“Proses klarifikasi sedang dilakukan oleh pihak Internal, maupun dari aparat penegak hukum dan kami akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian, disampaikan dan terimakasih,”pungkasnya.

Pejabat Damkar Depok Serahkan SPJ ke Polisi

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Damkar Kota Depok, Denny Romulo, siang  ini menyambangi Polres Metro Depok untuk memberikan klarifikasinya terkait dugaan praktik korupsi di tempatnya bekerja.

Selesai memberikan klarifikasi, Denny mengatakan bahwa ia memberikan penjelasan soal kabar dugaan pemotongan dana insentif penanggulangan Covid-19.

TONTON JUGA

 “Saya tadi membawa SPJ (surat pertanggungjawaban) kepada penyidik lengkap, saya serahkan,” ujarnya di halaman Mapolres Metro Depok, Pancoran Mas, Jumat (16/4/2021).

 “Itu adalah operasional lembur Damkar dari bulan Maret, April, Mei, tiga bulan. Jadi uang lembur,” timpalnya lagi.

Ihwal pembayaran, Denny berujar bahwa pihaknya menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing Komandan Regu (Danru), untuk dibagikan ke personel yang berhak mendapatkanya.

Petugas Damkar Kota Depok, Sandi, yang viral di sosial media.
Petugas Damkar Kota Depok, Sandi, yang viral di sosial media. (Tribun Jakarta/Dwi Putra)

“Karena yang tahu nama anggota kan mereka (masing-masing bidang). Mereka kirim nama. Kita serahkan duitnya ke Danru (komandan regu)-nya,” tuturnya

Ihwal dugaan pemotongan, Denny berujar dirinya membantah hal tersebut, dan memiliki bukti berita acara.

Baca juga: Masa Kecil Benyamin Davnie saat Ramadan, Berendam saat Puasa Hingga Main Petasan Meledak di Telinga 

Baca juga: Geng Motor Serang Warga di Jagakarsa, 1 Orang Terkena Luka Bacok

Baca juga: Marko Simic Bersitegang dengan Andritany, Pelatih Persija Ungkap Masalah di Lapangan: Itu Hal Biasa

 “Jadi terkait isu pemotongan itu, yang jelas saya cek ke bendahara saya dan kepala seksi saya, itu ada bukti semua, ada berita acara. Terkait pemotongan, ya kami bidang penanggulangan bencana tidak tahu,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, polemik dugaan praktik korupsi di Dinas Damkar Kota Depok ini bermula ketika Sandi viral di sosial media, dalam unggahan sebuah foto.

Dalam foto tersebut, Sandi memegang dua poster berisi tulisan dugaan tindakan korupsi di tempatnya bekerja.

Isi tulisan dalam poster yang pertama adalah “Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan”.

Sementara poster kedua, berisi “Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok”.

Kepada wartawan, Sandi menjelaskan bahwa dirinya hanya memperjuangkan haknya, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

“Kalau untuk motif saya hanya memperjuangkan hak dan memang apa adanya kenyataan fakta di lapangan untuk pengadaan barang Damkar itu hampir semua tidak sesuai spek yang kita terima."

Baca juga: Geng Motor Serang Warga di Jagakarsa, 1 Orang Terkena Luka Bacok

"Tapi kita dituntut bekerja 100 persen, tapi barang-barang yang kita terima itu tidak 100 persen,” katanya melalui sambungan telepon, Jumat (9/4/2021) beberapa hari lalu.

Keberanian Sandi

Sudah “terlanjur basah”, Sandi berjuang sendiri mengungkap dugaan praktik korupsi di tempat nya bekerja, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

Tak tanggung-tanggung, ada sejumlah dugaan praktik korupsi yang tengah ia bongkar.

Mulai dari pengadaan sepatu tahun 2018 silam, yang mana harganya ia sebut tak sebanding dengan kualitasnya, hingga dugaan praktik korupsi dana insentif penanggulangan Covid-19.

Selain karena sudah “terlanjur basah”, terselip kisah yang menjadi latar belakang ia berani membongkar dugaan praktik korupsi ini di tempatnya mengabdi.

Baca juga: Bongkar Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Sandi Serahkan Bukti Pemotongan Dana Insentif ke Kejaksaan

Kisah tersebut adalah ketika ia dan sejumlah rekan seprofesinya, memutuskan untuk membeli alat pemotong cincin dengan cara urunan, hasil dari kocek pribadi masing-masing.

“Misalnya alat pembelah cincin, itu urunan beli di online (toko daring) sekitar Rp 200 ribu,” ujar Sandi di Kejaksaan Negeri Depok, Cilodong, Jumat (16/4/2021).

Sandi mengatakan, hal ini ia dan teman-temannya lakukan, musabab pesimis bila meminta ke atasannya.

“Karena kalau kita minta ke atasan, atasan kayak,” katanya tak melanjutkan ucapannya.

Sandi menuturkan, urunan tersebut ia lakukan demi pelayanan terhadap masyarakat berjalan maksimal.

“Untuk pelayanan masyarakat. Kan seperti kata saya kemarin, yang dikomplain masyarakat itu bukan pejabat. Yang dikomplain masyarakat itu kita anggota lapangan yang merasakan komplain masyarakat, terus desakan masyarakat,” ungkapnya.

“Laporan aduan itu yang menerima kan anggota di lapangan. Pejabat hanya tahu, duduk, laporan, seperti itu,” timpalnya.

Bahkan, Sandi berujar bahwa kadang masyarakat kerap membandingkan petugas Damkar di lapangan dengan petugas yang lainnya.

Baca juga: Wagub Ariza: Temuan BPK Kelebihan Bayar Alat Damkar Tanggung Jawab Pihak Swasta yang Kembalikan

“Kadang gitu mereka kayak membandingkan dengan wilayah lain. Misal kok disini enggak bisa tapi di wilayah sana bisa, kan sama-sama pemadam. Kami kan juga, ya sebagai jiwa pemadam juga, waduh gimana ya, takut gitu menjaga nama baik kita juga, seragam kita juga,” tuturnya.

Semua hal inilah, yang menjadi faktor Sandi berani membongkar dugaan praktik korupsi di tempatnya bekerja, meskipun seorang diri.

Diberitakan sebelumnya, polemik dugaan praktik korupsi di Dinas Damkar Kota Depok ini bermula ketika Sandi viral di sosial media, dalam unggahan sebuah foto.

Dalam foto tersebut, Sandi memegang dua poster berisi tulisan dugaan tindakan korupsi di tempatnya bekerja.

Isi tulisan dalam poster yang pertama adalah “Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan”.

Sementara poster kedua, berisi “Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok”.

Kepada wartawan, Sandi menjelaskan bahwa dirinya hanya memperjuangkan haknya, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

“Kalau untuk motif saya hanya memperjuangkan hak dan memang apa adanya kenyataan fakta di lapangan untuk pengadaan barang Damkar itu hampir semua tidak sesuai spek yang kita terima, tapi kita dituntut bekerja 100 persen, tapi barang-barang yang kita terima itu tidak 100 persen,” katanya melalui sambungan telepon, Jumat (9/4/2021) beberapa hari lalu.

Serahkan bukti pemotongan insentif

Sandi, petugas Damkar Kota Depok yang tengah berjuang membongkar dugaan praktik korupsi di instansi tempatnya bekerja, siang ini kembali menyambangi Kejaksaan Negeri Depok, Cilodong, Kota Depok.

Kepada wartawan, Sandi mengungkapkan bahwa maksud kedatangannya kali ini adalah untuk menyerahkan barang bukti dugaan pemotongan dana insentif penanggulangan Covid-19 pada Maret 2020 silam.

“Iya buktinya sudah saya serahkan semua. Hari ini juga ada sudah saya serahkan. Kalau untuk sekarang mengenai pemotongan uang insentif kami, bersangkutan dengan dana Covid-19,” ujar Sandi di Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (16/4/2021).

Baca juga: Sandi Petugas Damkar Depok Disodorkan 35 Pertanyaan Terkait Pengadaan Sepatu yang Diduga Dikorupsi

 Sandi menuturkan, dirinya hanya mendapat uang insentif sebanyak satu kali dengan nominal Rp 850 ribu, dari banyaknya giat penyemprotan yang dilakukan sejak awal pandemi Covid-19.

“Iya cuma dapat Rp 850 ribu, dari tandatangannya Rp 1,7 juta. Selama Covid-19 dan sampai sekarang,” ungkap Sandi.

“Saya dan anggota di lingkup saya memang faktanya hanya sekali menerima. Tapi di instansi lain, nanya-nanya, katanya mereka cairnya tiga kali,” timpalnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, polemik dugaan praktik korupsi di Dinas Damkar Kota Depok ini bermula ketika Sandi viral di sosial media, dalam unggahan sebuah foto.

Baca juga: Bongkar Dugaan Praktik Korupsi di Damkar Depok, Sandi Dipanggil Kemendagri

Dalam foto tersebut, Sandi memegang dua poster berisi tulisan dugaan tindakan korupsi di tempatnya bekerja.

Isi tulisan dalam poster yang pertama adalah “Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan”.

Sementara poster kedua, berisi “Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok”.

Kepada wartawan, Sandi menjelaskan bahwa dirinya hanya memperjuangkan haknya, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Baca juga: Bongkar Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Sandi Sebut Ada Pejabat yang Minta Aksinya Tak Didukung

Penampakan sepatu PDL Dinas Damkar Kota Depok yang diduga pembeliannya dikorupsi.
Penampakan sepatu PDL Dinas Damkar Kota Depok yang diduga pembeliannya dikorupsi. (Istimewa)

“Kalau untuk motif saya hanya memperjuangkan hak dan memang apa adanya kenyataan fakta di lapangan untuk pengadaan barang Damkar itu hampir semua tidak sesuai spek yang kita terima, tapi kita dituntut bekerja 100 persen, tapi barang-barang yang kita terima itu tidak 100 persen,” katanya melalui sambungan telepon, Jumat (9/4/2021) beberapa hari lalu.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved