Breaking News:

Warga Kampung Bayam Tergusur Pembangunan Stadion Persija, Pemprov Klaim 590 KK Dapat Ganti Rugi

Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah memberikan ganti rugi terhadap warga Kampung Bayam yang tergusur pembangunan Jakarta International Stadium

Dok jakpro
Area proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah memberikan ganti rugi terhadap warga Kampung Bayam yang tergusur pembangunan Jakarta International Stadium 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengklaim telah memberikan ganti rugi terhadap warga Kampung Bayam yang tergusur pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Dari 627 Kelapa Keluarga (KK) warga Kampung Bayam, sebanyak 590 KK sudah diberikan ganti rugi.

"590 KK sudah BAST (Berita Acara Serah Terima)," ucap Corporate Communication Manager Melisa Sjach, Jumat (16/4/2021).

Ganti rugi yang diberikan sebesar Rp1,5 juta per KK untuk warga yang mengontrak dan yang memiliki tempat tinggal paling besar diberikan Rp109 juta.

Jakpro mengklaim, nominal ganti rugi yang diberikan kepada warga Kampung Bayam sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018.

Untuk menafsir nominal ganti rugi, Jakpro juga mengklaim menggunakan jasa konsultan independen.

Dengan demikian, masih ada 37 KK yang belum BAST dan memilih mendirikan pemukiman lagi dekat proyek stadion megah JIS.

Melisa menjelaskan, warga yang memilih bertahan lantaran mereka belum sepakat dengan nominal ganti rugi yang diberikan Pemprov DKI.

Baca juga: Suami Banting Tulang ke Luar Kota, Wanita di Klaten Malah Berduaan Bareng Oknum Polisi Malam-malam

Baca juga: Antisipasi Warganya yang Akan Mudik, Pemerintah Kabupaten Tangerang Minta Bantuan Pusat

Baca juga: 2 Warga Jatim Ditangkap Polisi Kerja Sama dengan FBI: Ini Penjelasan Kapolda

Mediasi pun terus dilakukan dengan warga Kampung Bayam yang masih memilih bertahan.

"Sampai saat ini kami masih terus koordinasi dengan warga dan lembaga bantuan hukum yang mendampingi untuk menentukan kesepakatan harga," ujarnya dalam keterangan tertulis.

"Kami usahakan, hal ini tidak sampai pengadilan," tambahnya menjelaskan.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved