Heru Cipto Nugroho: Reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo Harus Utamakan Kepentingan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melakukan perombakan kabinet mengganti sejumlah menteri.

Pengamat Sosial Politik (Sospol) Heru Cipto Nugroho mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Tapi Heru memberikan saran agar reshuffle menteri, jangan hanya untuk Kepetingan politik semata, akan tetapi harus berdasarkan Kepentingan Rakyat.

Heru Cipto Nugroho berharap Presiden Jokowi mendengarkan saran-saran positif dari berbagai elemen masyarakat terkait akan segera melaksanakan pergantian menterinya.

Menurutnya, Reshuffle Kabinet dengan menempatkan orang-orang yang sesuai ahlinya di posisinya.

"Presiden Jokowi harus lebih selektif lagi selain memilih menteri-menterinya yang mumpuni dibidangnya juga harus memenuhi sesuai keinginan rakyat Indonesia," kata Heru di Jakarta, Sabtu (17/4/20210).

Heru Cipto Nugroho juga menyoroti staf khusus presiden yang diisi generasi milenial.

"Saya rasa mereka itu sudah lebih dari cukup, mereka para staf-staff khusus millenialnya itu apa tidak ada kerjanya kok, untuk kepentingan rakyat, maka dari itu saya berharap Presiden Jokowi segera pangkas mereka itu, karena saya anggap tidak terlalu penting keberadaannya didalam istana," kata Heru Cipto Nugroho

Lebih lanjut Heru mendorong supaya Presiden Jokowi  fokus pada kementrian ekonomi, khususnya mencari solusi terkait utang sudah mencapai puluhan ribu triliun.

Sementara pertumbuhan ekonomi dalam negeri belum stabil.

"Menurut saya Presiden Jokowi harus menganti semua Menteri-menterinya di bidang Ekonomi, karena sudah hampir 7 tahun menjabat sebagai Menteri Ekonomi namun kinerja kementerian ekonomi dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sampai saat ini masih standar saja justru malahan cenderung Lambat," katanya.

Heru Cipto Nugroho juga menjelaskan nama menteri yang menurutnya pantas diganti.

"Seperti yang sudah saya utarakan di awal tadi jabatan KSP dan anak buahnya harus segera digantikan karena kemarin buat sensasi politik dan begitu juga dengan Menteri Pendidikan harus digantikan dengan orang lebih lebih tepat," kata Heru.