Breaking News:

Alasan PN Tangerang Lontarkan Surat Eksekusi Lahan 45 Hektare dari Keterangan Palsu

Kenapa bisa Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan surat eksekusi lahan seluas 45 hektare di belakang Alam Sutera?

TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA
Warga kunciran yang melakukan keterangan pers mengenai puluhan hektare tanah yang sempat dicuri dari mafia tanah DM dan MCP, Rabu (14/4/2021) malam. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Kasus mafia tanah seluar 45 hektare di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang masih menimbulkan tanda tanya besar.

Sebab, mafia tanah berinisial DM (48) dan MCP (61) telah memenangkan sengketa tanah tersebut membuat Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan surat eksekusi lahan.

Padahal, belakangan Polres Metro Tangerang Kota menetapkan keduanya sebagai tersangka lantaran, menggunakan surat kepemilikan tanah palsu.

Lalu kenapa bisa Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan surat eksekusi lahan seluas 45 hektare di belakang Alam Sutera itu?

Humas Pengadilan Negeri Tangerang, Arief Budi Cahyono menjelaskan alasan pihaknya menerbitkan surat putusan eksekusi pada tahun 2020 lalu.

Warga kunciran yang melakukan keterangan pers mengenai puluhan hektare tanah yang sempat dicuri dari mafia tanah DM dan MCP, Rabu (14/4/2021) malam.
Warga kunciran yang melakukan keterangan pers mengenai puluhan hektare tanah yang sempat dicuri dari mafia tanah DM dan MCP, Rabu (14/4/2021) malam. (TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA)

Alasannta, kedua pihak yang bersengketa yakni DM dan MCP telah sepakat berdamai.

"Proses persidangan perdata itu, begitu para pihak yang bersengketa hadir. Berdasarkan Perma No 1 tahun 2016 harus menempuh proses mediasi sebelum diperiksa pokok perkaranya," ujar Arief saat dihubungi awak media, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Terkuak, Nathalie Holscher Pernah Dapat Chat yang Bikin Serba Salah, Sudah Pisah Ranjang dengan Sule

Baca juga: Ketumpahan Minyak Tanah saat Bermain Meriam Bambu, Bocah 6 Tahun di Lampung Tewas

Baca juga: Berdiri Sejak Ratusan Tahun, Masjid Jami Al Anwar Jatinegara Sempat Jadi Tempat Atur Strategi Perang

Lanjutnya, saat dilakukan mediasi, pihaknya yang bertindak sebagai mediator tidak melakukan pemeriksaan sejumlah alat bukti kepemilikan dari tanah yang bersengketa.

"Mungkin mediator pada saat itu tidak memeriksa alat-alat bukti seperti dokumen-dokumen kepemilikan lahan 45 hektare karena mereka sepakat berdamai," kata Arief.

Halaman
123
Penulis: Ega Alfreda
Editor: Wahyu Septiana
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved