Breaking News:

Kuatnya Isu Reshuffle Tanda Publik Ingin Pemerintah Tingkatkan Kinerja

Menurut Indaru kualitas menteri di era pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo ini mendapat banyak sorotan kritis oleh publik

ISTIMEWA/Tribunnews
Para menteri Kabinet Indonesia Maju di depan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menjelang pelantikan Rabu pagi (23/10/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Indaru Setyo Nurprojo menyatakan kuatnya isu pergantian sejumlah menteri di kabinet Indonesia Maju sebagai hal yang positif.

Hal itu dinilai sebagai bagian dari aspirasi publik dan komunikasi politik yang sehat antara negara dan masyarakat. Menurut doktor politik ini kuatnya isu reshuffle di media maupun media sosial menunjukkan tingginya harapan publik terhadap Presiden Jokowi agar meningkatkan kinerja kementeriannya.

“Setiap kali isu reshuffle muncul saya perhatikan selalu menjadi bahasan dan perhatian utama publik, dari yang riil sampai yang spekulatif, di media dan medsos. Bagi saya isu ini bukan suatu upaya mobilisasi politik. Namun harus dilihat secara objektif sebagai keinginan publik. Apalagi dalam situasi pandemi, dampak sosial ekonomi yang terjadi saat ini. Pesannya jelas, presiden agar meningkatkan kinerja pemerintahannya, para menteri dan pembantunya," ujar Indaru kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).

Menurut Indaru kualitas menteri di era pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo ini mendapat banyak sorotan kritis oleh publik. Sejumlah menteri dinilai kurang optimal membantu presiden menghadapi pandemi serta menangani dampak lintas sektoral yang ditimbulkan.

“Dari beberapa menteri yang menjadi sorotan kritis, di antaranya adalah kinerja dan gaya kepemimpinan Mas Mendikbud-Dikti, Nadiem Makarim. Saya mengagumi Nadiem sebagai pengusaha anak muda era digital yang brilian dan telah membanggakan Indonesia. Berkontribusi dan membangun Indonesia kan tidak harus duduk di pemerintahan," tegas Indaru.

Baca juga: Kapan Reshuffle Kabinet Dilakukan, Moeldoko: Hanya Presiden yang Tahu

Baca juga: Heru Cipto Nugroho: Reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo Harus Utamakan Kepentingan Rakyat

Indaru menambahkan setelah dileburnya Kementerian Riset Dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, dibutuhkan menteri pendidikan yang betul-betul memahami sosiologi pendidikan di Indonesia, visi kebudayaan dan pengembangan riset.

Serta, bisa bekerja secara negarawan dan seimbang dalam konteks birokrasi dan politik Indonesia yang khas. Dengan demikian berbagai program kementerian pendidikan dapat didukung dan berjalan efektif.

Indaru menilai selain pos mendikbud-dikti, masih terdapat beberapa kementerian yang menjadi sorotan kritis di mata publik. Di antaranya adalah Menkop UMKM, Menteri Pertanian, Kepala Staf Kantor Kepresidenan, serta Kepala BKPM.

“Secara objektif kami dari kampus juga menilai kualitas staf khusus kepresidenan, khususnya para anak muda milenial, masih jauh dari harapan. Publik tidak paham, bahkan kalangan pemerintahan banyak yang tidak memahami kinerja para staf khusus presiden milenial. Jubir Presiden malah sampai saat ini tidak pernah terdengar aktivitasnya berkomunikasi secara baik dan rutin dengan publik," tuturnya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved