Breaking News:

Sistem Presidensial Punya Sejumlah Kelemahan: Legislatif dan Eksekutif Bisa Temui Kebuntuan

Kebuntuan dalam hubungan antara legislatif – eksekutif merupakan sebuah kelemahan dalam sistem presidensial

Istimewa
Diskusi online bertajuk “Presidensial vs Parlementer” yang digelar DPP PSI, Rabu 21 April 2021. 

TRIBUNJAKARTA.COM- Potensi deadlock atau kebuntuan dalam hubungan antara legislatif – eksekutif merupakan sebuah kelemahan dalam sistem pemerintahan yang menganut presidensial.

Potensi kebuntuan itu disebabkan karena baik anggota parlemen dan presiden sama-sama dipilih rakyat.

Kekurangan atau kelemahan sistem presidensial terdapat dalam penelitian Juan Linz dan Arturo Valenzuela dalam bukunya yang berjudul
'The Failure of Presidential Democracy ' ( 1994).

Demikian disampaikan guru besar ilmu politik Universitas Airlangga, Prof. Ramlan Surbakti, dalam diskusi online bertajuk “Presidensial vs Parlementer” yang digelar DPP PSI, Rabu 21 April 2021.

“Terjadi kebuntuan antara presiden dengan parlemen, jika tidak tersedia solusi demokratis. Kalau sistem parlementer ada solusinya: parlemen bisa memberi mosi tidak percaya kepada kabinet, atau perdana menteri membubarkan parlemen dan membuat Pemilu baru,” ujar Ketua KPU periode 2004 – 2007 itu.

Kedua, imbuhnya, masa jabatan tetap presiden dalam sistem presidensial juga jadi sumber masalah.

Pasalnya, belajar dari pengalaman Amerika Serikat, jika presiden tidak dapat melanjutkan tugasnya maka yang akan menggantikan adalah wakil presiden yang belum tentu kompeten, karena paket presiden dan wakil presiden ditentukan oleh partai dan akan bekerja sama sampai masa jabatan habis.

Ada pun sistem presidensial, ucap Ramlan, ditengarai turut melahirkan “one man show”, karena presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal itu merujuk pada kewenangan presiden yang relatif otonom untuk membuat dan menentukan kebijakannya sendiri. Akibatnya, kebijakan presiden sulit diprediksi.

“Eksekutif (presiden) yang kuat dan stabil, karena presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus, sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya personifikasi kekuasaan. Bahkan dikatakan, kekuasaan presiden cenderung tidak dapat diprediksi,” terang Ramlan.

Keempat, pemilihan presiden dalam sistem presidensial cenderung menerapkan “winner takes all”. Distribusi kekuasaan yang tidak merata itu menyisakan polarisasi dan ketegangan di tengah masyarakat.

Halaman
123
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved