Breaking News:

Penerapan Aturan UU Cipta Kerja, Pemerintah Optimis Dapat Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi

Melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai regulasi turunannya, pemerintah optimis dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Editor: Muhammad Zulfikar
Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen di tahun 2021. Melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai regulasi turunannya, pemerintah optimis dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, penurunan jumlah kasus Covid-19 menimbulkan optimisme masyarakat terkait pemulihan ekonomi Indonesia, perbaikan ekonomi ini telah tercermin sejak kuartal III tahun 2020.

“Keberhasilan reformasi struktural akan menjadi faktor pendongkrak ekonomi pada jangka menengah, sementara program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan mempercepat pemulihan ekonomi dalam jangka pendek,” kata Airlangga dalam diskusi bertajuk ‘Transformasi Ekonomi: Mendorong Investasi di Indonesia Melalui Implementasi UU Cipta Kerja’ di Universitas Sriwijaya Palembang, Kamis (29/4/2021).

Ke depan, kata Menko Airlangga, Indonesia menghadapi tantangan untuk bisa keluar dari middle income trap dan meraih cita-cita Indonesia Maju. “Untuk itu reformasi struktural akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Dalam menjalankan transformsi struktural, meningkatnya investasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja,” jelas Menko Perekonomian ini.

Sementara, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono menyampaikan bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja dapat mendorong reformasi struktural dan diharapkan akan menghasilkan mesin pertumbuhan baru terutama melalui pertumbuhan ekspor dan investasi.

“Salah satu reformasi struktural yang dimotori oleh UU Cipta Kerja adalah dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi. Melalui penerapan UU Cipta Kerja tentunya akan medorong investasi dan ekspor yang dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja sehingga meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang bisa pulih dan tumbuh diatas 5 persen di tahun 2022 hingga 2025,” jelas Susiwijono.

Baca juga: Survei Sebut 72,6 Persen Publik Simpati Hasil Kerja Keras Presiden Jokowi Atasi Covid-19 dan Ekonomi

Baca juga: Realisasi Anggaran PEN Mendukung Membaiknya Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian I Ktut Hadi Priatna menjelaskan, keberadaan UU Cipta Kerja dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru terutama UMKM serta pemulihan perekonomian pasca pandemi.

“UU Cipta Kerja tetap hadir untuk menjamin hak-hak pekerja melalui perlindungan pekerja, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat umum. Implementasi dari UU Cipta Kerja adalah mereformasi regulasi perizinan usaha dengan menerapkan norma, standar prosedur, serta kriteria berbasis risiko. Termasuk menerapkan pembangunan sistem OSS,” kata Ktut.

Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya Didik Susetyo menjelaskan, tantangan dan peluang yang dimiliki pemerintah daerah dimasa pandemi untuk meningkatkan investasi. Ia menyebut transformasi ekonomi melalui penerapan UU Cipta Kerja sangat baik untuk segera diterapkan meski dalam kondisi pandemi.

“Pandemi memang telah membatasi aktivitas ekonomi dan investasi sehingga diperlukan program prioritas pemulihan ekonomi secara bertahap. Namun transformasi ini harus tetap dilakukan dengan melakukan sinergisitas pemerintah daerah dan pusat untuk segera mengimplementasikan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Karena untuk melakukan loncatan ekonomi dibutuhkan investasi dan sinergi kebijakan yang tepat. Ini adalah momentum pemerintah untuk melakukan transformasi,” kata Didik.

Acara ini turut dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Ekowati Ratna Ningsih, Perencanaan Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Sumatera Selatan Apri Nuryanti, dan Wakil Ketua Kadin Provinsi Sumatera Selatan Elysa Dian Thamrin. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved