Breaking News:

Yusril Ungkap Persoalan Baru Pasca Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak 2020

pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 daerah sebagai kelanjutan Pilkada Serentak 2020 kini menciptakan persoalan baru.

Tribunnews
Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra menilai, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 daerah sebagai kelanjutan Pilkada Serentak 2020 kini menciptakan persoalan baru.

Di antara 17 daerah yang diperintahkan MK, baru sebagian yang melaksanakannya seperti di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara pada akhir April yang lalu.

"Dari daerah yang sudah melaksanakan PSU, timbul pertanyaan tentang tentang apakah paslon pemenang hasil PSU bisa langsung diputuskan oleh KPU setempat, atau harus menunggu putusan MK jika ada paslon lain yang keberatan atas hasil PSU?" kata Yusril lewat keterangan yang diterima, Rabu (5/5/2021).

Dirinya juga bertanya bagaimana nasib paslon yang kalah dalam PSU dan menganggap kembali terjadi kecurangan dalam PSU, adakah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dengan kembali membawa perkara tersebut ke MK?

Ternyata ada ketidakjelasan pengaturan hukum, bahkan bisa pula dikatakan ada kevakuman hukum dalam menjawab pertanyaan di atas. Ketentuan Pasal 54 khususnya ayat 4,5,6 dan 7 PKPU No 19 Tahun 2020 masih mengatur hasil PSU dilaporkan ke MK dan MK akan memeriksa kembali laporan hasil PSU itu.

"MK bisa memutuskan mensahkan hasil PSU, bisa pula memerintahkan PSU sekali lagi, dalam hal keberatan atas hasil PSU yang diajukan oleh paslon lain diterima MK," kata Yusril.

Namun putusan MK dalam perselisihan hasil Pilkada tahun 2020 berbeda dengan dengan putusan PSU sebelumnya. Kalau sebelumnya MK hanya membuat putusan sela dalam memerintahkan PSU dan KPU melaporkan hasil PSU lalu MK memutuskan dalam putusan akhir, kini MK tidak lagi mengeluarkan putusan sela tetapi mengeluarkan putusan akhir.

"Amar Putusan akhir MK antara lain menyatakan memerintahkan KPU melaksanakan PSU di beberapa tempat," ujarnya.

Menurutnya, hasilnya digabungkan dengan hasil pemungutan suara yang tidak dibatalkan, dan diumumkan KPU tanpa harus melapor ke MK lebih dulu.

"Ini saya sebut sebagai “putusan gaya baru” MK yang beda dengan gaya putusan dalam Pilkada yang pernah ada sebelumnya," kata Yusril.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved