Breaking News:

Antusiasme UMKM Tinggi, Pemerintah Naikkan Nilai KUR Tanpa Jaminan

Pemerintah menetapkan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dari sebelumnya Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

Editor: Muhammad Zulfikar
Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam pembukaan kegiatan Sosialisasi Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR Platform Perbankan Mitra Program Kartu Prakerja, Kamis (8/4/2021). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerintah menetapkan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dari sebelumnya Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

Keputusan ini diikuti dengan perpanjangan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen.

“Pemerintah memutuskan memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR, sehingga menjadi 3 persen selama 6 bulan mulai dari 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Pemerintah juga menyediakan anggaran sebesar 4,39 triliun rupiah untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam akun instragram-nya @airlanggahartarto_official pada Rabu (5/5/2021).

Menko Airlangga menyebut pemerintah menyediakan anggaran sebesar RP4,39 triliun untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut. Adanya tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR tahun 2021 menjadi Rp 7,84 triliun rupiah.

“Peningkatan plafon tersebut merupakan respon atas antusiasme pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang tinggi terhadap kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM di tengah pandemi ini,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini dalam Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Pengamat Ekonomi Center of Reform of Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menaikkan plafon KUR bagi pembiayaan UMKM untuk mendorong perekonomian nasional lebih bergeliat.

“Kebijakan ini sudah baik secara keseluruhan, dimana pemerintah memberikan stimulant dari sisi supply agar para pelaku UMKM kembali beraktivitas dan meningkatkan produktivitasnya kembali,” ujar Yusuf.

Baca juga: Pelaku UMKM Wajib Ketahui 12 Hal Mengenai BPUM 2021 Rp 1,2 Juta, Apa Saja?

Baca juga: Langkah Pemerintah Naikkan KUR Tanpa Jaminan Dapat Respons Positif

Lebih lanjut, kata Yusuf, UMKM ini merupakan salah satu penyumbang PDB yang cukup besar. Sehingga keputusan pemerintah untuk mendorong sektor UMKM menjadi langkah yang tepat.

Menurut Yusuf, upaya mendorong UMKM kembali pulih tidak bisa hanya pada sisi supplynya saja, tetapi juga diperlukan bantuan dari pemerintah dari sisi permintaannya seperti bantuan bagi konsumsi rumah tangga.

“Bantuan KUR ini bagus untuk membantu UMKM, artinya rangkaian kebijakan yang diberikan pemerintah sudah cukup tepat diberikan. Namun pemerintah perlu menyeimbangkan sisi supply dan demand agar pemulihan ekonomi lebih ekspansif,” tutur Yusuf.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved