Breaking News:

Ramdan 2021

Dinas Perhubungan Kota Bekasi Pastikan, Wilayah Aglomerasi Tak Perlu SIKM

Enung Nurcholis mengatakan, pemerintah kota Bekasi sudah membuat pedoman untuk teknis pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Penyekatan Kendaraan di GT Bekasi Barat, Kamis (6/5/2021).  

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengikuti kebijakan pemerintah pusat, terkait larangan Mudik Lebaran 2021 termasuk di wilayah kabupaten/kota aglomerasi Jabodetabek.

Sekertaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Enung Nurcholis mengatakan, pemerintah kota Bekasi sudah membuat pedoman untuk teknis pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik.

Terdapat beberapa kondisi pengecualian warga dapat melakukan perjalanan ke luar daerah, tetapi dengan syarat membuat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

"Kebijakan ini mengikuti intruksi Pemerintah Pusat yang telah resmi melarang kegiatan mudik Lebaran di semua wilayah, pada 6-17 Mei 2021," kata Enung.

Namun untuk aktivitas berpergian warga dalam lingkup wilayah kabupaten/kota aglomerasi Jabodetabek, Dishub memastikan hal itu tidak perlu menggunakan SIKM.

"Sesuai dengan surat keputusan untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek tidak harus memakai SIKM di Dinas Perhubungan Kota Bekasi," paparnya.

Adapun dalam instruksi Wali Kota Bekasi, terdapat pengecualian bagi warga yang diperbolehkan melakukan perjalanan saat tanggal peniadaan mudik berlaku ;

Baca juga: Ditipu Operator Tabungan Peket Lebaran di Bekasi, Nasabah Sempat Gerduduk Rumah Tersangka

Baca juga: Dishub Kota Bekasi Pastikan Melintasi Wilayah Aglomerasi Tak Perlu SIKM

a. Orang yang Bekerja / sedang Perjalanan Dinas ( ASN, Pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, Pegawai Swasta);

b. Kunjungan keluarga sakit;

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved