Breaking News:

Soal Polemik Bipang, Prof Yusril: Pembantu Presiden Harus Memahami Tugasnya

Yusril mengatakan, presiden tidak bisa disalahkan bahkan presiden pun bukan seorang yang tahu akan semua permasalahan, makanya presiden perlu menteri

Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Yusril Ihza Mahendra di RS Jantung Binawaluya, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Profesor Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kontroversial dan polemik Bipang Kalimantan yang berkembang dan melibatkan Istana, bahkan hingga menjadi konsumsi pembicaraan di masyarakat, seharusnya tidak perlu terjadi bila pembantu presiden khususnya Mensesneg mengerti akan tugas-tugasnya.

Yusril mengatakan, presiden tidak bisa disalahkan bahkan presiden pun bukan seorang yang tahu akan semua permasalahan, makanya presiden perlu menteri yang mampu membantu tugasnya dalam pemerintahan.

"Polemik terhadap pidato pak Jokowi, terhadap Bipang Kalimantan sebetulnya tidak perlu terjadi, bila menterinya mengerti khususnya Mensesneg, karena yang harus menyiapkan pidato presiden itu Mensesneg dan satu hari sebelum dibacakan presiden sudah harus di meja presiden hingga beliau tahu lebih awal isi pidatonya," ujar Prof Yusril dalam keterangannya, Sabtu (15/5/2021).

Ahli hukum tata negara ini mengungkapkan pengalamannya membuat konsep pidato prisiden masa orde baru hingga reformasi.

Baca juga: Elite Gerindra Bela Jokowi Soal Polemik Bipang Ambawang, Presiden Hanya Sebagai Bintang Iklan

Baca juga: Diviralkan Presiden Jokowi, Pemilik Warung Bipang Ambawang di Kalimantan Barat: Gak Nyangka

 

"Polemik ini tidak perlu terjadi bila menteri menterinya khususnya Mensesneg mengerti akan tugas-tugasnya," tutur Prof Yusril Ihza Mahendra.

Jabatan Mensegneg menurut Yusril tertuang dalam UUD 45 dan sekarang ini tugas-tugasnya apa saja telah diatur dalam UU Kementerian Negara.

Ahli hukum tata negara ini menyebutkan, pidato presiden merupakan bentuk arahan dan putusan bagi rakyat Indonesia.

"Pembantunya harus mengerti itu, jadi bila terjadi polemik seperti saat ini, bukan presiden yang salah tapi menterinya yang seharusnya mengerti akan tugas-tugas yang diembannnya," ucapnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved