Breaking News:

Soal Lelang Aset Asabri, Begini Kritik Mantan Ketua Pansel KPK

Salah satunya terkait mekanisme pelelangan diatur dalam Pasal 45 KUHAP. 

Editor: Wahyu Aji
TribunJakarta/Bima Putra
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di kantor BNN Cawang, Jakarta Timur, Senin (1/7/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung bakal melelang sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Keputusan itu dilakukan Korps Adhyaksa supaya tidak mengeluarkan biaya pemeliharaan aset sitaan. 

Bahkan sejumlah barang yang disita kejaksaan diduga banyak yang tidak terkait kasus tindak pidana korupsi yang dituduhkan.

Termasuk adanya pernyataan utang piutang dan barang yang dijaminkan ke pihak ketiga.  

Kebijakan ini pun dikritisi sejumlah pakar hukum di Indonesia.

Salah satunya terkait mekanisme pelelangan diatur dalam Pasal 45 KUHAP. 

Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Yenti Garnasih menilai dasar hukum pelelangan di kasus ASABRI tidak memadai.

Menurutnya, patokan yang digunakan hanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam melakukan lelang

"Terlalu minim jika berpegangan pada KUHAP saja, sementara korupsi ini kan sudah di luar KUHAP. Mestinya sudah punya perangkat sendiri, KUHAP itu kan untuk mencuri biasa, pidana biasa," kata Yenti kepada wartawan, Senin (17/5/2021).

Mantan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KPK ini juga berpendapat aset yang masih berstatus utang dan tak terkait kasus korupsi seharusnya tidak dipermasalahkan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved