Breaking News:

Data 279 Juta WNI Diduga Bocor, AMK Minta Presiden Beri Sanksi Petinggi BPJS Kesehatan

Angkatan Muda Kabah (AMK) menyoroti permasalahan bocornya data pribadi 279 juta penduduk Indonesia (WNI) yang diyakini milik BPJS Kesehatan.

Editor: Erik Sinaga
Istimewa
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional AMK, Rendhika D Harsono 

TRIBUNJAKARTA.COM - Angkatan Muda Kabah (AMK) menyoroti permasalahan bocornya data pribadi 279 juta penduduk Indonesia (WNI) yang diyakini milik BPJS Kesehatan.

AMK mendesak Presiden Joko Widodo memberikan sanksi tegas kepada direksi atau pimpinan di lembaga tersebut.

"BPJS Kesehatan ini adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden. Dengan begitu, Presiden Jokowi harus memberikan sanksi tegas kepada petinggi-petinggi di BPJS Kesehatan," kata Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional AMK, Rendhika D Harsono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/5/2021).

Adapun sanksi tegas yang dimaksud karena para direksi yang bertanggung jawab yang bertugas melindungi kerahasiaan data penduduk Indonesia.

Baca juga: Tingkatkan Layanan, Pemerintah Kota Tangerang Gandeng BPJS Kesehatan

"Dan tentunya pimpinan teratasnya juga, Direktur Utama. Dia tidak bisa cuci tangan dengan menyalahkan bawahannya," kata Ketua DPP PPP ini.

Rendhika menegaskan, kebocoran data pribadi penduduk Indonesia tak hanya merugikan masyarakat saja, tapi juga keamanan negara dari ancaman asing.

"Yang bocor itu bukan hanya milik warga sipil saja, tapi juga milik anggota TNI dan Polri. Kebocoran ini sangat membahayakan keamanan negara kita," ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian kasus kebocoran data penduduk milik BPJS Kesehatan tidak cukup dilakukan secara pidana, tapi lebih dari itu.

Meski begitu ia mendukung langkah Bareskrim Polri yang meminta klarifikasi dari seorang pejabat IT BPJS Kesehatan.

Namun baginya pengusutan tidak hanya di situ saja.

Baca juga: Polisi Pastikan Ibadah Waisak di Vihara Kebayoran Lama Berjalan Kondusif

"Enggak bisa sampai di situ aja dong. Ini artinya pimpinan BPJS Kesehatan tidak bisa mengatur anak buahnya," ucap Rendhika.

Menurut Rendhika, kasus bocornya data tersebut semakin menambah catatan buruk BPJS Kesehatan di mata rakyat.

Karena selama ini banyak dari masyarakat yang mengeluhkan pelayanan dari BPJS Kesehatan yang tidak maksimal.

Baca juga: Gelar Ibadah Waisak di Masa Pandemi, Vihara di Kebayoran Lama Tiadakan Sejumlah Kegiatan

"Pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan sampai saat ini belum maksimal. Sering kali terjadi diskriminasi terhadap peserta  BPJS Kesehatan ketika hendak mendapat pelayanan di rumah sakit," kata Rendhika.

"Permasalahan ini saja belum bisa diselesaikan, sekarang ditambah lagi kebocoran data pesertanya. Copot saja pimpinannya kalau tidak bisa kerja dengan bagus," kata Rendhika.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved