Setumpuk Jurus Tangani Pandemi, Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Tembus 80 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Y-Publica merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Meskipun sempat berfluktuasi sejak survei bulan Maret 2020, kini kepuasan publik mencapai posisi tertinggi sebesar 80,2 persen.

Setelah sempat turun pada survei bulan Juli 2020, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi terus bergerak naik.

Sebaliknya publik yang merasa tidak puas terus berkurang, kini hanya sebanyak 17,0 persen, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 2,8 persen.

“Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi menembus 80 persen, atau mencapai posisi tertinggi dalam setahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono lewat keterangan yang diterima, Rabu (26/5/2021).

Menurut Rudi, tingginya kepuasan publik tidak bisa dilepaskan dari berbagai jurus yang diambil Presiden Jokowi khususnya dalam menangani pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Kurva kasus Covid-19 telah mencapai puncak dan bergerak turun sejak bulan Februari 2021 lalu.

Penurunan tersebut terjadi di tengah bayang-bayang gelombang kedua yang melanda India dan lonjakan kasus di negara-negara kawasan.

Indonesia juga relatif memimpin dalam upaya vaksinasi dibandingkan tetangga kita di ASEAN.

Hubungan diplomasi yang terjalin baik dengan negara-negara produsen vaksin membuat pemerintah lebih awal mendatangkan stok vaksin ke dalam negeri.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi terus bergerak naik, meskipun masih berada dalam zona negatif.

Sejak pandemi Covid-19 melanda, ekonomi anjlok dan Indonesia masuk ke jurang resesi.

Kini pelan-pelan Indonesia telah bangkit, dengan pertumbuhan kuartal I/2021 sebesar -0,74 persen.

Baca juga: Dubes Tantowi Yahya Bagikan Video Mobil dengan Pelat Jokowi Seliweran di Selandia Baru

Lebih lanjut Rudi menambahkan, ancaman gelombang kedua Covid-19 tidak dapat diremehkan.

Lebih-lebih dengan munculnya varian virus yang lebih berbahaya seperti dari India. Pemerintah diharapkan tidak kendor, termasuk upaya larangan mudik baru-baru ini.