Breaking News:

Gadis SMP Korban Pelecehan

Polisi Didesak Kritis Terkait Rencana Tersangka Ingin Menikahkan Korban Persetubuhan

ICJR menilai, perbuatan yang dilakukan tersangka merupakan tindakan melanggar hukum terlepas alasan suka sama suka karena korban anak di bawah umur

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Tersangka kasus pencabulan AT (21) yang merupakan anak anggota DPRD Kota Bekasi saat di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (21/5/2021). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak, kepolisian kritis terhadap rencana menikahkan korban persetubuhan PU (15) dengan tersangka AT (21) yang merupakan anak anggota DPRD Kota Bekasi.

Hal ini disampaikan peneliti ICJR Maidina Rahmawati dalam keterangan yang diterima TribunJakarta.com, Jumat (28/5/2021).

"Wacana tersangka untuk menikahi korban yang dinyatakan tersangka dan disampaikan oleh penasihat hukum tersangka harus ditanggapi secara kritis oleh aparat penegak hukum, utamanya pihak kepolisian yang saat ini menangani kasus tersebut," kata Maidina.

ICJR menilai, perbuatan yang dilakukan tersangka merupakan tindakan melanggar hukum terlepas alasan suka sama suka karena korban merupakan anak di bawah umur.

"Dikarenakan korban berusia anak, maka tidak ada konsep persetujuan murni orang dibawah usia 18 tahun untuk melakukan hubungan seksual, maka hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak-anak harus dinyatakan sebagai tindak pidana," terangnya.

Tersangka telah melakukan tipu muslihat, menyampaikan segala kebahagiaan demi membujuk korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

"Sekalipun ada narasi bahwa keduanya adalah perbuatan suka sama suka, hal tersebut adalah tindak pidana," tegas dia.

Sesuai dengan Pasal 26 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara jelas menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Dalam UU ini juga telah dinyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari upaya: edukasi tentang kesehatan reproduksi.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved