Breaking News:

Jadi Co-Chair Konferensi COP26, Menko Airlangga: Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya mendukung isu perubahan iklim

Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya mendukung isu perubahan iklim. Bentuknya ditunjukkan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai Co-chair bersama Inggris pada agenda COP 26 (United Nations Climate Change Conference) Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue yang akan digelar di Glasgow, Inggris pada 1-12 November mendatang.

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menggelar pertemuan bilateral dengan President Designate of the United Kingdom untuk COP26, Alok Sharma, Selasa (1/6/2021).

“Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesuksesan Konferensi COP26 mendatang. Upaya pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi fokus, di tengah masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19,” ungkap Menko Airlangga dalam akun instagramnya @airlanggahartarto_official.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins serta Duta Besar COP26 untuk wilayah Asia Pasifik dan Asia Selatan Ken O’Flaherty dibahas sejumlah hal terkait COP26 Forest, Agriculture, and Commodity Trade (FACT), termasuk persiapan, kesiapan dan keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi COP26.

Menko Airlangga mengatakan, Indonesia juga mengadopsi sejumlah kebijakan, diantaranya dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Melalui NDC, pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada 2030.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) serta mengimplementasikan beberapa praktik keberlanjutan, seperti Timber Legality Assurance System (SVLK) dan Sustainable Natural Rubber Platform (SNARPI).

Baca juga: Airlangga Hartanto Imbau Masyarakat Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19, Kenaikan Mulai Tampak

Baca juga: Bertemu Youtuber Denny Sumargo, Airlangga Hartarto Puji Kreatifitas Anak Muda

Baca juga: Tim Indonesia Sabet Juara Pertama di Climate Hack 2021, Atasi Perubahan Iklim dengan Teknologi

Menanggapi hal tersebut, pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah mengatakan, konferensi perubahan iklim dunia (COP26) ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya mewakili aspirasi negara-negara berkembang dalam isu-isu kehutanan, pertanian dan komoditas perdangan.

“Indonesia hendaknya menggunakan momentum ini untuk membawa aspirasi dari negara-negara berkembang lainnya. Agar konferensi tersebut dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang bermanfaat untuk semua pihak dari FACT Dialogue tersebut dan khusunya bagi upaya konvensi perubahan iklim,” ujar Reza.

Selain itu, Reza menyebut posisi strategis Indonesia dalam COP26 menunjukkan kepercayaan dunia yang semakin menguat. Terlebih, Indonesia telah kesekian kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

“Saya kira kepercayaan dunia terhadap Indonesia semakin menguat, meski tengah menghadapi pandemi Covid-19. Praktek-praktek pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga ternyata dunia mengapresiasinya, walaupun di dalam negeri banyak pro kontra yang terjadi. Untuk itu, diharapkan Indonesia dapat memperoleh manfaat dari dalam COP26 akhir tahun nanti,” jelas Reza.

Lebih lanjut, kata Reza, Indonesia harus membuktikan bahwa meskipun climate change berjalan, tetapi telah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisirnya. “Jadi, Indonesia harus menyampaikan berbagai upaya dan juga mengadopsi sejumlah kebijakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, mulai dari mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen tanpa syarat dan 41 persen bersyarat pada 2030. Hingga penanaman mangrove secara berkala dan juga pemberdayaan masyarakat pesisir dan juga menggunakan energi terbarukan,” ungkapnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved