Breaking News:

Tuduh Satpol PP Main Mata, LP2AD Sebut Pemilik Bangunan Bermasalah di Muara Angke Dapat Hak Istimewa

Petugas Satpol PP Jakarta Utara mendapat kritik dari masyarakat lantaran tak berani membongkar proyek pembangunan bermasalah.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO
Akses bongkar muat nelayan terhalang keberadaan proyek pembangunan gudang di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Petugas Satpol PP Jakarta Utara mendapat kritik dari masyarakat lantaran tak berani membongkar proyek pembangunan bermasalah yang berdiri di lahan milik Pemprov DKI.

Padahal, Suku Dinas Cipta Ksrya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Utara menerbitkan surat rekomendasi teknis pembongkaran terhadap bangunan bermasalah di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan.

Surat rekomendasi rekomendasi teknis bernomor 806/-1.758.1 itu diterbitkan pada 27 April 2021 lalu.

Baca juga: Kantongi Surat Rekomendasi Teknis, Satpol PP Jakut Siap Bongkar Bangunan Bermasalah di Muara Angke

Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu menyebut, hal ini sebagai tindakan mal administrasi.

"Kalau Sudin Citata telah bersurat, harusnya yang dipikirkan itu bagaimana teknis eksekusi dan jalan alternatifnya. Bukan memberikan hak istimewa kepada pemilik," ucapnya, Jumat (4/6/2021).

Ia pun menuding pihak Satpol PP Jakarta Utara ada main mata dengan pemilik proyek tersebut.

Baca juga: Pengajuan Belum Rampung, BPAD Sebut Lahan Milik Pemprov di Muara Angke Tidak Boleh Dibangun

Sebab, petugas yang diterjunkan ke lokasi hanya melakukan penyegelan, bukan pembongkaran.

Padahal, proyek itu belakangan juga mencaplok fasilitas umum hingga menutup akses nelayan dan pekerja lainnya saat proses bongkar muat ikan di dekat dermaga kapal.

"Kalau sudah mengemplang kebijakan main mata ini. Terlebih bangunan ada berdiri di atas aset lahan milik Pemprov DKI yang harusnya dibongkar, tapi tidak dibongkar," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dipastikan tak punya IMB, poyek bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, direkomendasikan dibongkar
Dipastikan tak punya IMB, poyek bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, direkomendasikan dibongkar (Istimewa)
Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved