Breaking News:

PTTUN Kabulkan Banding Jokowi, Kuasa Hukum Eks Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty: Pemecatan Belum Sah

Kuasa hukum Sitti Hikmawatty, Feizal Syahmenan menyebut putusan PTTUN terhadap banding Presiden Joko Widodo terkait pemecatan kliennya belum sah.

Editor: Suharno
Internet
Ilustrasi palu pengadilan. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Kuasa hukum mantan Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty dari tim Advokasi Perlindungan Anak Indonesia, Feizal Syahmenan menyebut putusan PTTUN terhadap banding Presiden Joko Widodo ( Jokowi) terkait pemecatan kliennya belum sah. 

"Terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 7 Januari 2021 mengenai sengketa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017-2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR Sitti Hikmawatty SST MPd, adalah putusan yang belum sah atau belum memiliki kekuatan hukum tatap karena masih dalam waktu yang dibolehkan untuk melakukan upaya hukum Kasasi," ujar Feizal Syahmenan.

Menurutnya, pengaturan mengenai Upaya Hukum Kasasi ditemui dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Baca juga: Bilang Wanita Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitti Hikmawatty Akan Dipecat dari Komisioner KPAI

Selain itu, juga merujuk padal Pasal 55 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

"Pihak yang tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam Sengketa Informasi dan Sengketa Penetapan Lokasi) dan/atau terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TUN, dapat mengajukan kasasi, maksimal dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah," sambungnya.

Feizal menyebut tim Advokasi Perlindungan Anak Indonesia sebagai kuasa dari Sitti Hikmawatty sudah mengajukan permohonan upaya hukum Kasasi pada hari Rabu, 2 Juni 2021 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan alasan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dalam memutus perkara ini dan yang sudah benar dan tepat adalah pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 7 Januari 2021.

Putusan PTTUN

Sebelumnnya, kasus hukum antara Presiden Joko Widodo ( Jokowi) ata gugatan eks Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty berlanjut.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta mengabulkan permohonan banding yang dilayangkan Presiden Joko Widodo, atas gugatan eks Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty.

Dengan dikabulkannya banding tersebut, maka pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hikmawatty sebagai anggota KPAI, dinyatakan sah secara hukum.

Baca juga: Diberhentikan Jokowi, Sitti Hikmawatty Harap Ada Perbaikan Internal di KPAI: Tidak Boleh Terulang

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved