Breaking News:

Transgender di Depok Bisa Punya KTP, Ini Dia Syaratnya

Seluruh transgender di Kota Depok, Jawa Barat, bisa mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga (KK).

Wartakota/Henruy Lopulalan
Ilustrasi KTP Elektronik. Transgender di Depok kini bisa punya KTP? 

Laporan Wartawan TriunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Seluruh transgender di Kota Depok, Jawa Barat, bisa mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga (KK).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Nuraeni Widayati.

TONTON JUGA:

Dikonfirmasi wartawan, ia mengatakan pengurusan KTP untuk transgender sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).

Menurutnya, tidak boleh ada praktik diskriminasi termasuk dalam pengurusan identitas e-KTP dan KK, atau pun jenis pelayanan publik lainnya.

“Secara aturan kan memang sudah ada di UU Nomor 24 tahun 2013, bahwa setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan adminduk (administrasi kependudukan) tanpa diskriminasi,” ujar Nuraeni, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Ustaz Syam Minta Maaf Kepeleset Lidah Ngomong Jorok, Dewi Persik Tertawa: Dimaklumi, Kita Manusia

Nuraeni menuturkan, pembuatan KTP untuk transgender ini juga dikawal langsung pelaksanaannya oleh Ditjen Dukcapil.

“Ini dikoordinir oleh Dukcapil Pusat (Ditjen Dukcapil), dan sudah dilaksanakan di beberapa kota yang dikawal pelaksanaannya,” katanya.

Lebih lanjut, Nuraeni mengatakan, syarat yang harus dipenuhi oleh transgender untuk mendapatkan KTP adalah mereka harus lebih dulu menentukan jenis kelaminnya.

Baca juga: Ketahuan Tidur di Rumah Istri Orang, Oknum Polisi Digerebek Teman Kerja dan Suami Selingkuhannya

Baca juga: Pelajar Tewas Tertabrak Kereta Barang di Kebayoran Lama, Polisi Imbau Orangtua Tingkatkan Pengawasan

Baca juga: Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di Dalam KRL Mengelak 

Jenis kelamin para transgender ini juga harus melalui putusan pengadilan, serta melampirkan keterangan medis.

“Semua warga negara berhak atas hak sipilnya mempunyai identitas, dan itu kewajiban dukcapil berikan identitas tersebut,” pungkasnya.

FOLLOW JUGA:

Penulis: Dwi Putra Kesuma
Editor: Muji Lestari
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved