Jangan Sampai Timbul Krisis Kepercayaan Publik, Polemik di KPK Harus Dihentikan

Menurutnya, harmonisasi itu penting dari pimpinan hingga ke jajaran terendah di KPK.

Editor: Wahyu Aji
TOTO SIHONO via Surya.co.id
Ilustrasi KPK 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara diminta mengambil langkah tegas agar tidak menjadi bias, liar, saling membuka aib yang akhirnya bisa menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap KPK.

Hal ini terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung selesai, Rabu (9/6/2021).

"Telah menjadi rumor bahwa ada kekuatan di dalam institusi KPK yang cenderung berhadap-hadapan dengan kebijakan pimpinan KPK yang sebenarnya tidak perlu ada," kata Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M. Yusuf Sahide, Rabu (9/6/2021).

Menurutnya, harmonisasi itu penting dari pimpinan hingga ke jajaran terendah di KPK.

"Sebagai insitusi lembaga negara yang independent seharusnya tidak bertindak layaknya NGO dan kepentingan sekelompok orang," ujarnya.

Dengan petimbangan ini Yusuf menilai, berdasarkan hasil test TWK yang dinyatakan 75 orang tidak lolos, silakan angkat kaki dari KPK.

"Karena yang perlu diperhatikan terkait penegakan hukum di KPK tidak hanya bertumpu pada orang perorang tetapi kerjasama tim dalam hal ini by sistem yang dikedepankan, dan jika ada kebijakan lain selain menghentikan dalam artian menganulir 75 orang tersebut itu justru akan semakin tidak sehat dan in harmonis," katanya.

Dirinya menilai, manuver yang dilakukan oleh 75 orang ini sangat berbahaya karena membangun opini negatif terhadap insitusi KPK. 

"Jangan sampai publik menilai bahwa integritas hanya di miliki oleh ke 75 orang tersebut sedangkan yang 1.271 lainnya tidak memiliki integritas, Ini harus di hentikan karena berdampak pada sistem penegakan hukum di KPK," kata Yusuf.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved