Breaking News:

Haris Azhar Beberkan Dampak Inkonsistensi Penegakan Hukum Kasus Jiwasraya-Asabri

Menurutnya, penegakkan hukum yang baik menggairahkan instrumen investasi di pasar modal. 

KONTAN/CAROLUS AGUS WALUYO
Ilustrasi 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar berharap penegakan hukum dalam penyelesaian kasus di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dilakukan secara benar dan konsisten.

Menurutnya, penegakkan hukum yang baik menggairahkan instrumen investasi di pasar modal. 

"Kenyataannya, dalam proses penanganan Jiwasraya dan Asabri ada penyitaan yang diduga tidak tepat, tidak proporsional, tidak ada kaitan dengan kejahatan. Bahkan bila ditelusuri kembali," ujar Haris Azhar kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

Dari 124 emiten yang sahamnya dibeli oleh Jiwasraya, jelas Haris, hanya dua yang dianggap melakukan tindak pidana tanpa ada pemeriksaan terhadap yang lain.

Ia mengungkapkan, terdapat aset yang bakal dilakukan pelelangan lantara disebut berpotensi mengalami kerusakan.

Haris beranggapan penyidik tidak bisa mengelola atau tidak tahu cara menyikapi aset sitaan tersebut.

Padahal, ia mengatakan aset tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana amanat Pasal 39. 

"Penyidik mengatakan bahwa aset tersebut disita untuk uang pengganti. Padahal Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor sudah menyebutkan dengan sangat jelas bahwa apabila dalam waktu 1 bulan setelah inkrah terpidana tidak bisa membayar uang pengganti maka hartanya bisa disita. Artinya, penyitaan baru bisa dilakukan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap," ujar dia.

Sedangkan dalam pasar modal, kata dia, banyak investor yang kabur dari Indonesia karena menganggap tidak ada kepastian penegakan hukum.

Halaman
12
Penulis: Annas Furqon Hakim
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved