Breaking News:

Jemaah Haji Indonesia Batal Berangkat, Ketidakjelasan Kuota Dinilai Jadi Penyebab

Hengky menanggapi bahwa dampak dari ketidakjelasan inilah yang membuat pemerintah Indonesia harus membatalkan pelaksanaan haji untuk tahun 2021.

Tribunnews/Bahauddin R Baso/ MCH 2019
Ribuan umat muslim melakukan thawaf mengelilingi Kabah usai shalat subuh di Masjidil Haram, Makkah, Kamis (11/7/2019). Hari ini para jemaah haji dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan untuk menyambut musim haji 1440H. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Korpus BEMNUS 2019-2021, Hengky Primana menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah Arab Saudi yang tidak bisa memberikan kejelasan terhadap kuota haji untuk Indonesia.

Hengky menanggapi bahwa dampak dari ketidakjelasan inilah yang membuat pemerintah Indonesia harus membatalkan pelaksanaan haji untuk tahun 2021.

“Alangkah baiknya jika pemerintah Arab Saudi tidak mampu mengelola haji dengan baik, alangkah baiknya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengambil alih pengelolaan Ibadah Haji,” ujar Hengky Primana dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2021).

Ketua DPP KNPI itu menjelaskan, bahwa ini bukan merupakan hal yang sepele, ini berbicara kekecewaan hati umat Islam yang sangat merindukan dan mendambakan untuk segera bertemu dengan Baitullah.

Hengky juga menyampaikan baru-baru saja disorot pernyataan dari wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang seolah olah Sufmi Dasco menyebarkan Informasi Hoax. “Menurut saya hal yang disampaikan wakil ketua DPR RI tersebut hanyalah sebuah analisis, bukan berarti itu hoax. Jadi pada dasarnya jangan terlalu berlebihan dalam menanggapi, malah saya pribadi mengapresiasi sikap Sufmi Dasco yang cepat menanggapi dan memperhatikan ibadah haji yang ditunggu masyarakat Indonesia," ujar Hengky.

Baca juga: Batal Berangkat, Calon Jemaah Haji Tarik Uang Pelunasan Haji 

Baca juga: Harusnya Berangkat 2 Tahun Lalu, 2.400 Calon Jemaah Haji Asal Tangsel Kembali Gagal ke Tanah Suci

Hengky juga menyayangkan sikap dari pemerintah Arab Saudi yang ikut campur memperkeruh kondisi politik dalam negeri. “Surat Dubes Arab saudi kepada ketua DPR ini seolah olah ingin memperkeruh kondisi politik di negeri ini, seharusnya surat itu berisikan penjelasan terkait polemik kuota haji yang sedang ramai dibicarakan,” kata mahasiswa pascasarjana Ilmu politik UI tersebut.

Hengky berharap semoga pengelolaan ibadah haji ini lebih diperhatikan dengan baik, dan jika memang pemerintah Arab saudi tidak mampu mengelola dengan baik, maka sebaiknya dilimpahkan kepada OKI.

“Ya sebaikanya jika Arah Saudi ngga bisa mengelola dengan baik, jangan dipaksakan. Silakan limpahkan kepada OKI yang saya rasa lebih mampu untuk mengelola dengan baik,” tutur Hengky.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved